Network
/photo/2023/07/18/5794021.jpg)
ARAHKATA - Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggandeng 2.090 sekolah swasta dari jenjang pendidikan SD hingga SMA/SMK pada program pendidikan gratis.
"Jadi, sekolah swasta di Jakarta ada 2.585 sekolah, sementara sekolah yang tidak menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) itu ada 495 sekolah," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin di SDN 04 Cipayung, Jakarta Timur, Senin, 26 Agustus 2024.
Bagi sekolah yang tidak menerima dana BOS, kata dia, dianggap sudah mandiri secara pembiayaan sehingga tidak masuk kategori sekolah swasta yang digratiskan.
Baca Juga: Makanan Bergizi Gratis untuk Murid SD di Jakarta Harganya Rp25.000 Per Porsi
Budi menyebutkan sebanyak 2.090 sekolah itu ditargetkan bisa diterapkan (sekolah gratis) pada tahun ajaran baru 2025. "Kami optimistis di 2025 mudah-mudahan bisa kami lakukan," ujarnya.
Namun, pihaknya masih melakukan kajian, terutama mengenai mekanisme penerimaan siswanya, apakah sekolah swasta itu diperuntukkan kepada siswa yang tidak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri atau siswa tidak mampu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sementara untuk kuota siswa yang diterima akan disamakan dengan jumlah siswa yang saat ini tertampung di sekolah swasta. "Kalau eksisting di sekolah swasta ada sekitar 286.000 orang," ujar Budi.
Baca Juga: Ketum PDIP Megawati Minta Airin Nihilkan Stunting Bila Terpilih di Banten
Sebelumnya, Budi mengatakan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) bakal dialihkan untuk program sekolah swasta gratis yang dijadwalkan dimulai tahun 2025.
"Untuk KJP otomatis kami alihkan ke sana (sekolah gratis). Juli tahun ajaran baru," ujarnya saat menghadiri rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria berharap tak ada lagi anak-anak di Jakarta yang tidak mengenyam pendidikan dengan adanya program sekolah gratis.
Baca Juga: Ketum Golkar Bahlil Telanjangi Kepemimpinan Jokowi 'Raja Jawa'
Senada dengan Budi, dia menegaskan seiring hadirnya program, maka KJP tak akan ada lagi dan dana dialokasikan untuk untuk sekolah gratis.
"(Pagu atau batas pengeluaran anggaran tertinggi). Itung-itungannya di angka Rp2,3 triliun sudah cukup, sementara KJP kita Rp2,8 triliun," katanya.
"(Selisih) Mungkin akan kami berikan bantuan kepada anak-anak untuk seragam dan lainnya. Rp2,3 triliun untuk 238.000 ribu lebih di sekolah swasta," kata Iman.
Dia atas kesepakatan anggota Komisi E lainnya kemudian merekomendasikan agar pihak eksekutif mendorong percepatan implementasi kebijakan sekolah swasta gratis untuk dianggarkan tahun 2025.***
