Network
ARAHKATA - Arah kebijakan sektor pendidikan kelak tidak dipengaruhi lagi oleh suksesi politik yang terjadi di Tanah Air. Arah pendidikan nasional ke depan akan lebih konsisten dan berkelanjutan, karena dibekali dengan Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035.
Demikian mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI dengan para praktisi dan pakar pendidikan, Kamis 19 November 2020.
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian yang memimpin rapat ini menyatakan, kebijakan pendidikan kerap kali berubah arah mengikuti suksesi politik, sehingga tidak ada konsistensi arah kebijakan.
Baca Juga: Mengimplementasikan Peraturan Menteri KKP, TPA dan TOEFL Jadi Pilihan
"Ini adalah desain besar menyeluruh yang ingin mensinergikan seluruh elemen dan komponen bangsa dan juga mengikutsertakan semua kementerian negara dalam merumuskan PJP. Ini sangat diperlukan supaya arah pendidikan kita memiliki pedoman, tolak ukur, dan arah yang konprehensif, terencana, dan lebih bersifat jangka panjang. Jadi tidak bergantung kepada kekuasaan politik," papar Hetifah.
Tidak dipungkiri, sambung legislator asal Kalimantan Timur ini, kebijakan pendidikan sering kali berubah arah, karena dipengaruhi hegemoni politik yang sedang berkuasa.
Di sinilah urgennya, mengapa Komisi X DPR RI membentuk Panja PJP 2020-2035. Progres PJP saat ini, masih mendengar masukan dari berbagai kalangan untuk memperkaya perspektif bagaimana arah kebijakan politik di masa depan.
"Panja PJP 2020-2035 ingin mendapat pandangan dari para narasumber soal aspek kebijakan khususnya pendidikan dasar, menengah, dan kejuruan dalam konsep merdeka belajar. Sejak Indonesia merdeka pembangunan bidang pendidikan memang sudah dilakukan dengan UU dan arah pendidikan yang tertuang dalam UU itu sebaiknya diikuti juga dengan peta jalannya, sehingga kebijakan pemerintah bisa terukur dan berkesinambungan," harap politisi Partai Golkar tersebut.***
