Status Tanah Belum Jelas, SLBNA Desak Ombudsman Kerja Sesuai Koridor

- 17 Desember 2020, 20:28 WIB
Sekolah Luar Biasa Negeri A (SLBNA) Pajajaran Bandung.
Sekolah Luar Biasa Negeri A (SLBNA) Pajajaran Bandung. /Arahkata/

ARAHKATA - Nasib terombang-ambing dirasakan oleh Sekolah Luar Biasa Negeri A (SLBNA) Pajajaran Bandung. Bertahun-tahun permasalahan status tanah SLBNA Pajajaran tak kunjung selesai sekalipun para pejabat, anggota DPR RI telah berkunjung ke komplek Wyata Guna, termasuk lembaga tinggi negara, Komnas HAM.

Setahun lebih ditangani oleh Ombudsman serta Selasa, 8 Desember 2020 Tim KPK mendatangi SLBNA Pajajaran, untuk mencari keterangan mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan sekaligus meninjau keadaan kondisi sekolah.

Tim KPK yang terdiri dari 3 orang selama kira-kira 1,5 jam bertemu dengan komunitas tunanetra, Komite Sekolah dilanjutkan berkeliling observasi lingkungan. Kunjungan yang tiba-tiba itu dilakukan setelah Menteri Sosial dan beberapa pejabatnya tertangkap KPK masalah Bansos.

Baca Juga: Di Forum Ketua Parlemen MIKTA, Ketua DPR Katakan Ini

Penelusuran sampai ke Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensori Netra (BRSPDSN) Wyata Guna itu dilakukan atas dugaan ada penyalahgunaan kewenangan terkait asset yang mengakibatkan kerugian negara oleh para pejabatnya.

Dalam keterangannya kepada arahkata.com, Bidang Hukum Forum Peduli Penyelamat Pendidikan Tunanetra Indonesia Yanto Pranoto SH., menjelaskan, penyelenggaraan Balai Rehabilitasi Sosial di bawah Kemensos yang sebelumnya dalam bentuk Panti melalui penerbitan Permensos No. 18 tahun 2018 itu berlawanan dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah di mana bahwa komplek Wyata Guna yang kini berubah menjadi balai, telah berubah fungsi.

SLBNA Pajajaran Kota Bandung berdiri tahun 1901 yang awalnya bernama Blinden Institut (Rumah Buta Bandung), 1947 didirikan Sekolah Rakyat Istimewa untuk layanan pendidikan bagi orang-orang buta kala itu, selanjutnya pada 1962 berubah status negeri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan nama Sekolah Luar Biasa Negeri A Pajajaran yang menempati di area Komplek Wyata Guna Jl. Pajajaran No. 50 - 52 Bandung sampai sekarang berdasarkan sertifikat tanah negara (BMN nomor B 1190254, B 1190255, B 1190256) yang di dalamnya memuat peruntukan diantaranya untuk SLBNA Pajajaran dan asrama siswa.

Baca Juga: Bulan Depan Wuhan akan Kedatangan Ilmuwan dari WHO, Menyelidiki Covid-19

"Sekolah tunanetra pertama di Indonesia itu telah mendidik ribuan lulusan dan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun ironis sekali SLBNA Pajajaran Kota Bandung yang memiliki nilai historis dan kontribusi dalam mendidik disabilitas, kini kondisi objektifnya sangat memprihatinkan, sulit membangun/merevitalisasi, sulit mengembangkan sarana fisik penunjang pendidikan bahkan fakta di lapangan terancam dikeluarkan dari komplek tersebut berdasarkan surat Menteri Sosial tanggal 21 Juli 2019 lalu," papar Yanto, Kamis, 20 Desember 2020.

Halaman:

Editor: Mohammad Irawan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah