Network
ARAHKATA - Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto didesak untuk membatalkan pembentukan Denwalsus (Detamesemen Pengawalan Khusus).
Ketua Umum Ormas Nasionalis Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Kombatan (Komunitas Banteng Asli Nusantara), Budi Mulyawan mengatakan, pembentukan Denwalsus dapat menimbulkan preseden buruk bagi kementerian sipil yang lain. Selain itu, pembentukan Denwalsus juga dapat memandulkan peran pasukan-pasukan elit yang dimiliki TNI.
"Kebijakan Menhan itu kebablasan dan harus dihentikan, karena Kemenhan membawahi TNI yang masing-masing kesatuannya sudah ada kelembagaan pasukan elit," kata Budi Mulyawan dalam keterangannya, Senin, 11 April 2021.
Baca Juga: DPN Kombatan: Presiden Sebaiknya Copot Moeldoko!
Kata Budi, pembentukan Denwalsus juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sehingga berpotensi mengurangi pos anggaran TNI.
"Kalau sampai berefek anggaran pasukan elit di TNI stagnan atau berkurang, ini identik memandulkan peran pasukan-pasukan khusus tersebut," imbuh Ketum Ormas nasionalis yang dewan pembinanya diketuai, politikus senior PDI Perjuangan Mayjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto, mantan Ajudan Presiden RI Ir Soekarno dan mantan Ketua MPR RI.
Budi Mulyawan menilai, Prabowo seharusnya mengoptimalkan anggaran untuk memaksimalkan peran pasukan elit di tubuh TNI, yaitu Kopassus (Komando Pasukan Khusus) yang ada di TNI AD, Denjaka (Detasemen Jalamangkara) di TNI AL, Kopaskhas (Korp Pasukan Khas) di TNI AU.
Baca Juga: Kasus Korupsi Mensos, Kombatan: Ada yang Salah di Kementerian Sosial
"Bukan sebaliknya, justru membentuk Denwaslu," celetuk Budi.
