Network
ARAHKATA - Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten (DPD Aspadin JDB) ke-8 yang digelar pada 24-26 Agustus 2022 lalu sama sekali tidak membahas soal isu yang terkait dengan pelabelan BPA.
Ketua Musda, Zainal Abidin, mengatakan Musda hanya fokus untuk pembenahan organisasi dan membina kekompakan anggota. Jadi berita berita yang mengaitkan Musda dengan kebijakan labelisasi adalah tidak benar.
“DPD Aspadin Jabar, DKI Jakarta, dan Banten tidak dalam kapasitas membahas soal BPA dan sama sekali tidak menanggapi isu yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu. Kami hanya fokus pada pembenahan organisasi dan membina kekompakan anggota,” katanya saat dikonfirmasi soal adanya pihak tertentu yang mencoba menghembuskan isu agar Musda membahas soal pelabelan BPA.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Berhasil Ungkap Sindikat Pengoplosan Gas Subsidi
“Biar para ahli saja yang menanggapi isu itu,” katanya.
Ketua DPD Aspadin JDB terpilih untuk periode 2022-2025, Evan Agustianto, juga menyampaikan tidak ingin terpengaruh dengan pihak-pihak yang ingin menggiring isu yang bisa membuat kondisi menjadi tidak kondusif.
“Untuk menjaga suasana kondusif, kami sepakat tidak akan membicarakannya dalam Musda. Kami juga sama sekali tidak pernah bertemu dengan orang-orang itu,” tukasnya.
Baca Juga: Dukungan IDI Soal Regulasi Pelabelan BPA Dipertanyakan
Sebelumnya, terkait soal pelabelan BPA ini, dia Evan meminta agar BPOM bersikap adil dalam membuat kebijakan yang terkait dengan pelabelan BPA yang hanya ditargetkan untuk galon guna ulang. Dia menegaskan wacana pelabelan BPA ini dulu tidak pernah muncul dari BPOM karena memang sudah ada peraturan yang mengatur persyaratan migrasinya.
“Tapi, kenapa setelah salah satu produksi merek nasional yang menggunakan galon PET sekali pakai muncul isu ini jadi ramai. Ada apa ini?” ujarnya.
