Network
ARAHKATA – Pemerintah saat ini tengah menyiapkan penyusunan besaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk membuat program yang berbasis Kebutuhan Dasar Kesehatan atau KDK.
Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menyatakan bahwa pemerintah harus meninjau ulang manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar berbasis KDK dan menerapkan rawat inap kelas standar.
Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan.
Baca Juga: Kini Guru Honorer Bisa Ujian Seleksi Berkali-kali dalam Setahun
Menurut Menkes, amanat Pepres itu akan memengaruhi besaran iuran BPJS Kesehatan karena manfaat yang diberikan belum mengacu ke KDK dan masih terdapat pembagian kelas peserta. Alhasil, perlu terdapat penyesuaian iuran saat menerapkan KDK dan kelas standar.
"Adanya amanat dalam Perpres 64 tahun 2020 tentang peninjauan ulang manfaat JKN agar berbasis kebutuhan dasar kesehatan dan penerapan rawat inap kelas standar akan berkonsekuensi pada perubahan iuran JKN sehingga perlu adanya penyesuaian bersaran iuran," kata Terawan dalam rapat Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa, 24 November 2020.
Dia menjelaskan penyusunan iuran tersebut akan melibatkan sejumlah lembaga dan Kementerian.
Baca Juga: Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80%
"Penyusunan iuran JKN dalam rangka penyesuaian iuran dikoordinir oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional [DJSN], dengan mempertimbangkan masukan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan," ujarnya.
Adapun besaran iuran baru program JKN akan dihitung menggunakan metode aktuaria dan mempertimbangkan KDK, kelas standar, inflasi kesehatan, dan perbaikan tata kelola JKN.
