PKS Minta Pemerintah Selesaikan Mismatch Gas untuk Pembangkit PLN

- 26 Januari 2021, 16:38 WIB
Ilustrasi pembangkit listrik ramah lingkungan. PLN Peroleh Dukungan USD 500 Juta dari MIGA untuk Infrastruktur Kelistrikan yang berbasis EBT dan Ramah Lingkungan. PLN Peroleh Dukungan USD 500 Juta dari MIGA untuk Infrastruktur Kelistrikan yang berbasis EBT dan Ramah Lingkungan
Ilustrasi pembangkit listrik ramah lingkungan. PLN Peroleh Dukungan USD 500 Juta dari MIGA untuk Infrastruktur Kelistrikan yang berbasis EBT dan Ramah Lingkungan. PLN Peroleh Dukungan USD 500 Juta dari MIGA untuk Infrastruktur Kelistrikan yang berbasis EBT dan Ramah Lingkungan /PLN/

ARAHKATA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah turun tangan membantu menyelesaikan mismatch gas untuk pembangkit listrik PLN.

Pasalnya di satu sisi ketersediaan gas alam cukup memadai, bahkan sampai muncul kasus tidak terangkut, namun di sisi lain kebutuhan gas untuk pembangkit PLN belum dapat dipenuhi.

Pemerintah harus mencari solusi untuk mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) penawaran dan permintaan serta hambatan sarana-prasarana terkait pemenuhan gas untuk pembangkit PLN ini.

"Persoalan teknis ini perlu segera diatasi Pemerintah. Jangan sampai berlarut-larut agar kita dapat mendorong efisiensi BPP (biaya pokok penyediaan) pembangkit PLN dan mengurangi ketergantungan kita pada BBM impor yang membuat defisit transaksi berjalan perdagangan migas kita terus membesar," ujar Mulyanto dalam keterangan pers yang diterima Arahkata.com, Selasa 26 Januari 2021.

Baca Juga: Ketika Wabah Corona Menyebar, China Sedot Aliran Modal Terbesar di 2020

Mulyanto menyayangkan persoalan ketidaksesuaian pasokan gas ke PLN ini masih terjadi. Padahal, kata Mulyanto, urusan pengelolaan gas dan listrik ditangani satu kementerian yang sama. Harusnya ketidaksesuaian permintaan ini dapat dibicarakan dan diselesaikan lebih cepat.

Mulyanto mengaku persoalan ini terungkap saat Rapat Panja Listrik Komisi VII DPR RI Dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM dan Dirut PLN, (20/1) secara virtual di Gedung Nusantara I.

Seperti diketahui, Pemerintah tengah merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, yang merupakan instrumen pembangun kelistrikan.

Baca Juga: Memperkuat Perlindungan Keuangan Koperasi, Melalui Kerjasama Lembaga

Dalam RUPTL itu ditetapkan target kapasitas pembangunan pembangkit listrik, jenisnya, serta kapan dan dimana akan dibangun.

Menurut Mulyanto, dalam skenario RUPTL di atas, Pemerintah didorong untuk mengurangi kontribusi pembangkit dari sumber BBM hingga 0%.

Halaman:

Editor: Ahmad Ahyar


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x