Network
ARAHKATA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendorong Pemerintah membangun sinergi antar-pemangku kepentingan (stakeholder) terkait panas bumi agar mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang membelit sekarang ini.
Menurutnya kerjasama ini penting agar potensi energi panas bumi yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal. Kerjasama tersebut bisa dalam bentuk mendirikan holding company BUMN panas bumi.
"Saat ini adalah waktu yang tepat untuk membangun sinergi itu karena kita tengah mengejar ketertinggalan kontribusi sumber energi baru terbarukan (EBT) yang ditargetkan sebanyak 23 persen dari bauran energi nasional pada tahun 2025. Bila dikelola secara bisnis biasa, tanpa percepatan, praktis target ini tidak akan tercapai. Karena hari ini kontribusi sumber EBT kita masih di bawah 12 persen," jelas Mulyanto.
Baca Juga: PKS: Pemerintah Harus Dorong Program Eksplorasi Untuk Menarik Investor
Wacana pembentukan holding panas bumi di atas sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2016, yang melibatkan PT. Pertamina, PT. PLN dan PT Geo Dipa Energy. Namun sampai hari ini wujud sinergi tersebut masih belum jelas.
Menurut Mulyanto, masalah utama dalam pengembangan listrik dari sumber energi panas bumi adalah soal harganya yang kurang kompetitif dibandingkan dengan sumber energi fosil atau tenaga surya. Selain itu masalah yang kerap muncul adalah penolakan dari warga sekitar wilayah kerja panas bumi (WKP) terkait dengan pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di tempat mereka.
Berbeda dengan pembangkit listrik sumber energi lainnya, dalam pembangunan PLTP ini memiliki dua kompetensi yang berbeda, yakni di hulu berupa kompetensi pembangkitan uap air melalui proses eksplorasi dan eksploitasi sumber panas bumi dan di hilir berupa kompetensi pembangkitan listrik melalui pemutaran turbin uap dan pengalirannya.
Baca Juga: PKS: Pemerintah Harus Kelola Pertambangan Nikel untuk Kemakmuran Rakyat Banyak
Seringkali masing-masing kompetensi tersebut menjadi keunggulan khusus masing-masing perusahaan. PLTP Kamojang misalnya, dikelola oleh dua perusahaan yang berbeda. Di sisi pembangkitan uap air panas bumi ditangani oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), sementara di sisi pembangkitan listriknya dikelola oleh PT Indonesia Power (IP).
