Network
ARAHKATA - Pemerintah saat ini tengah berpikir keras dalam mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.
Pemerintah berusaha mengoptimalkan berbagai saluran penerimaan negara pada 2022, seiring dengan semakin dipersempitnya defisit APBN.
Meski demikian, optimalisasi pajak ini dinilai tidak akan mengganggu proses pemulihan ekonomi.
Baca Juga: Satgas Bantu Atasi Pinjol Ilegal pada Masyarakat
Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan, setelah APBN bekerja keras menghadapi Pandemi COVID-19 sejak tahun lalu, memang diperlukan konsolidasi fiskal untuk menjaga keberlangsungan fiskal negara.
Karenanya, pemerintah menetapkan defisit APBN 2022 sebesar 4,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau menjadi Rp868 triliun, turun 9,7 persen dari outlook 2021.
Asumsi tersebut didasari dari penerimaan pajak yang naik 9,5 persen sedangkan belanja naik 0,4 persen.
Baca Juga: Ricky Harun Resmi Jabat Komisaris Independen Anak Usaha BUMN
Target penerimaan pajak ini, terdiri dari target penerimaan pajak yang naik 10,5 persen dari outlook 2021 sedangkan cukai tumbuh 4,6 persen. Lalu, penerimaan PPN diproyeksikan naik 10,1 persen sedangkan penerimaan PPh naik 10,7 persen.
Akan tetapi, Fajry menilai data-data target penerimaan pajak tersebut masih terlalu tinggi dibanding dengan laju pemulihan ekonomi, ditambah lagi jika penetapan itu di tengah aktivitas dunia usaha yang belum pulih.
