Network
ARAHKATA – Empat Penjabat Gubernur di Provinsi Papua sepakat kerja sama dalam peningkatan akuntabilitas keuangan dan pembangunan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Hal tersebut menjadi babak baru bagi pemekaran empat provinsi baru di Bumi Cenderawasih dalam membangun pemerintahan yang baik.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad menegaskan, tidak ingin menjadi provinsi yang terbawah. Pihaknya langsung bekerjasama dengan semua pihak termasuk BPKP.
Baca Juga: Hakim: Harta Doni Salmanan Seluruhnya Dirampas untuk Negara
“Kami apresiasi inisiatif ini, atas komunikasi, koordinasi kami dengan Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat,” ujarnya.
Sedangkan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Ribka Haluk, mengaku bukan perkara mudah dalam membangun provinsi baru.
Keterbatasan sumber daya dan kompetensi menjadi tantangan yang harus dihadapi. Ia meminta dukungan BPKP mulai dari sisi perencanaan agar dapat merealisasikan program-program prioritas.
Baca Juga: Dompet Dhuafa Kolaborasi Teknologi Digital Pengelolaan Dana ZISWAF
“Sebagai provinsi yang baru dibentuk, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak, apalagi BPKP", ucapnya.
