Network
ARAHKATA - Kementerian Sosial (Kemensos) disebut tidak akan membayarkan paket bantuan sosial (bansos), jika vendor tidak membayar fee 12 persen.
Ini terungkap dalam sidang kasus korupsi pengadaan bansos corona dengan terdakwa Harry Van Sidabukke di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat, Rabu, 31 Maret 2021.
Awalnya, Manager PT Pesona Berkah Gemilang, Muhammad Abdurrahman mengakui pernah menemui mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso di sekitar Cawang, Jakarta Timur. Pertemuan itu untuk membahas terkait tagihan PT Tiga Pilar Agro Utama.
Baca Juga: Jokowi Resmikan Dua Jalan Tol di Banten
Asal tahu saja, PT Pesona Berkah Gemilang merupakan perusahaan yang menyediakan isi paket bantuan sosial (bansos) dari PT Tiga Pilar Agro Utama.
"Saya sampai di Cawang itu awalnya saya tidak boleh masuk atas nama PT Pesona. Kemudian saya bilang dari PT Tiga Pilar, asisten Pak Joko mengantarkan saya ke atas, ketemu Pak Joko," kata Abdurrahman.
Dalam pertemuan itu, Abdurrahman mengakui, membicarakan soal tagihan PT Tiga Pilar Agro Utama. Sebab,sekitar lebih satu bulan lamanya, tagihan dari PT Tiga Pilar Agro Utama belum dibayarkan.
"Pak, saya mau tanya mengenai tagihan kenapa kok belum keluar, katanya cuma sebentar cuma 14 hari kerja. Tapi sudah lama sekali sudah satu bulan lebih kita belum dibayar Tiga Pilar ini," ujar Abdurrahman menirukan apa yang dibicarakannya dengan Joko kala itu.
Baca Juga: Penyerang Mabes Polri Tinggalkan Surat Wasiat, Berikut Isinya
Kata Abdurrahman, Matheus Joko Santoso saat itu menyampaikan, PT Tiga Pilar Agro Utama harus menyelesaikan terlebih dahulu permintaannya. "Belum, harus selesai dulu, itu bahasanya," ucap Abdurrahman.
