Deolipa Yumara Laporkan WNA Belanda ke Polisi Dugaan Pemalsuan Dokumen

- 2 Oktober 2022, 21:12 WIB
Deolipa Yumara laporkan WNA Belanda ke polisi atas dugaan pemalsuan dokumen
Deolipa Yumara laporkan WNA Belanda ke polisi atas dugaan pemalsuan dokumen /Agnes Aflianto/ARAHKATA

ARAHKATA - Pengacara ternama Deolipa Yumara melaporkan Warga Negara Asing (WNA) kebangsaan Belanda berinisial ACC ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan pada Sabtu, 1 Oktober 2022.

Mantan kuasa hukum Bharada E dalam kasus Ferdy Sambo itu melaporkan ACC atas nama Mimi Maryati Said yang merupakan kliennya.

Mimi melaporkan ACC yang adalah mantan suaminya itu karena banyak aset-aset yang belum terselesaikan sehingga memiliki nilai kerugian atas dugaan penggunaan dokumen palsu tersebut.

Baca Juga: Baim Wong dan Paula Dihujat Warganet, Konten Prank KDRT Lapor Polisi

Deolipa mengungkapkan bahwa telah terjadi dugaan penggunaan dokumen palsu oleh ACC untuk mendapatkan status menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Selain itu, WNA tersebut diduga turut memalsukan semua dokumen seolah-olah memiliki dokumen asli, padahal tidak ada terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM)

"Dengan dasar itu, WNA tersebut dapat membuat identitas yang diduga Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli tapi palsu. Karena dasar dokumen-dokumennya palsu,” ungkapnya dalam jumpa pers di kantor Eksplisit Kreatif Media, Jakarta, Sabtu 1 Oktober 2022.

Turut diuraikan, atas dasar dari dugaan pemalsuan dokumen itu berdampak merugikan kliennya sebagai pemilik perusahaan yang kemudian disingkirkan dari kepemilikan perusahaan ( PT. Mega Citrindo) yang bergerak di bidang ekspor hewan hidup.

Baca Juga: Deolipa Yumara Bongkar Sindikat Premanisme Vihara Tien Eng Tan

Adapun laporan tersebut, dijelaskan Deolipa, bermula dari datangnya surat jawaban Kemenkum HAM atas permohonan keabsahan sebagai WNI oleh kuasa hukum ACC dalam gugat menggugat secara perdata yakni prihal perceraian dengan kliennya di Pengadilan Negeri Tangerang.

Ia menerangkan, dalam isi surat itu dijawab Kemenkumham bahwa menindak lanjuti surat nomor 103 /JE.P/ PIKS /III 2022 tertanggal 1 Maret 2022 perihal permohonan informasi keabsahan surat keputusan bersama ini adalah keputusan Kemenkumham nomor AHU .AHA. 10.02 -54 tahun 2017 tentang kewarganegaraan RI atas nama ACC tertanggal 20 Desember 2017 adalah 'Tidak terdaftar dalam database Kewarganegaraan Direktorat Tata Negara'. Sedangkan surat tersebut terdaftar atas nama pihak lain dan bukan atas nama ACC.

Halaman:

Editor: Agnes Aflianto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x