Network
ARAHKATA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka pintu kepada Pro Demokrasi (ProDem) untuk mengadukan soal dugaan penerimaan gratifikasi atau suap pada kegiatan tambang ilegal di Desa Santan Hulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menerangkan andil masyarakat penting dalam giat pemberantasan korupsi. Untuk itu, KPK memberikan kesempatan ke semua pihak yang hendak mengadukan adanya dugaan korupsi. Aduan tersebut selanjutnya bakal dipelajari lebih lanjut.
“Tentu silakan siapa pun yang akan lapor dugaan korupsi ke KPK. Kami pasti tindaklanjuti,” kata Ali saat dikonfirmasi, dikutip ArahKata.com Kamis, 10 November 2022.
Baca Juga: Deklarasi GJL Se-Jabodetabek, Momentum Hari Pahlawan Tanamkan Kader GJL Sebagai Obor Penerang
Hanya saja, Ali mengingatkan kepada publik yang hendak menyampaikan aduan ke KPK agar turut mempersiapkan data atau dokumen awal. Hal tersebut demi memperlancar penanganan aduan.
“Kami berharap disertai pula data awal, karena tak jarang laporan tidak memenuhi standar adminsitratif laporan sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku,” tutur Ali.
Jika tidak lengkap, Ali menjelaskan aduan yang disampaikan sulit untuk dikembangkan pihaknya. Meski demikian, KPK juga proaktif dalam mencari pengayaan data dan informasi setiap kali ada laporan yang masuk.
Baca Juga: Dewan Pers-Polri Tanda Tangani Kerja Sama Perlindungan Kemerdekaan Pers
Diketahui, beredar video dari seorang bernama Ismail Bolong yang mengaku bekerja sebagai pengepul dari konsesi tambang ilegal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
