Network
ARAHKATA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi atau judical review mengenai nikah beda agama dalam UU Perkawinan. Putusan MK ini mendapat apresiasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum dan HAM, Ikhsan Abdullah, mengatakan putusan MK ini sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang.
"Jadi putusan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa pernikahan beda agama adalah tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 dan Pasal 29," ucap Ikhsan usai sidang uji materi UU Perkawinan di Gedung MK, Jakarta, dikutip ArahKata.com pada Selasa, 31 Januari 2023.
Baca Juga: Tips Jaga Keamanan Rekening Pribadi dari Potensi Pembobolan
"Bahwa perkawinan yang sah, pendirian mahkamah adalah yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," tutur Katib PBNU itu.
Diketahui, majelis hakim MK menolak uji materi tentang nikah beda agama dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Anwar Usman, bersama delapan hakim anggota, MK menegaskan konstitusi mengatur mengenai adminstrasi dalam perkawinan. Sementara, perihal sahnya pernikahan dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya masing-masing melalui lembaga keagamaan.
Dalam konstitusi, kaidah pasal-pasal UU Perkawinan pun telah menegaskan kebebasan beragama sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) dan 29 ayat (2) UUD 1945.
Baca Juga: Lemkapi Sebut TPF Kecelakaan Mahasiswa UI untuk Transparansi
Majelis Ulama Indonesia, kata Ikhsan, menyampaikan terima kasih kepada MK yang tetap menjadi penjaga konstitusi di Indonesia serta penafsir tunggal undang-undang melalui putusannya ini. Ditekankan, norma dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan pun semakin menguat.
