Network
ARAHKATA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memperjelas status Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor benur atau benih lobster.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin mengatakan, kejelasan status dari KPK untuk status Isnan Fajri sangat penting karena hal itu menyangkut nasib seseorang.
“Harus clear dulu di KPK apakah yang bersangkutan diduga terlibat atau tidak karena kasihan nasib orang,” ujar Ujang saat dihubungi ArahKata.com pada Minggu, 3 Mei 2023.
Baca Juga: PAN Jagokan Erick Thohir Cawapres Elektabilitas Tertinggi Sejumlah Survei
Menurut Ujang, KPK tidak boleh menggantung nasib seseorang. Dan masyarakat tidak akan menjadikan bulan-bulanan Isnan Fajri jika ada kejelasan status dia dalam kasus yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tersebut.
“Oleh karena itu saya melihat KPK responsif terkait dengan persoalan ini. Kalau terlibat ya periksa dan kalau tidak ya bebaskan. Itu saja,” katanya.
Ujang menyampaikan, KPK sebagai lembaga penegak hukum tidak boleh diskriminatif. Penegakan hukum harus dijunjung tinggi dan dijadikan pengalima dalam memberantas korupsi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Jalan Kaki Menyusuri Kawasan Malioboro Menyapa Warga
“Di hulu di clear kan baru dihilir terselesaikan. Kalau di hulu KPK menggantung maka kasihan nasib yang bersangkutan,” paparnya.
