Hasil Revisi UU Penyiaran: TikToker dan YouTuber Kini Wajib Verifikasi Konten ke KPI

- 19 Mei 2024, 20:46 WIB
ILUSTRASI: Seorang konten kreator tengah mengedit video untuk VOD di FB Pro.
ILUSTRASI: Seorang konten kreator tengah mengedit video untuk VOD di FB Pro. /FREEPIK/DC Studio/

ARAHKATA - Draft Revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran menuai polemik di publik. Sebab, pengaturan isinya dinilai mengambil wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu poinnya terkait penyelenggaraan platform digital penyiaran.

Dengan kata lain, kreator konten yang memiliki dan menjalani akun media sosial seperti Youtube atau Youtuber, TikTok atau Tiktoker juga masuk dalam ranah UU Penyiaran ini.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menilai, jika membaca rumusan draf yang sekarang disusun oleh DPR, pengaturan revisi UU penyiaran akan menjangkau platform digital.

Baca Juga: Ingin Jadi Polwan Setor Rp598 Juta, Anak Petani di Subang Malah Dijadikan Baby Sitter 

Termasuk konten-konten yang didistribusikan melalui platform berbasis user generated content (UGC).

"Seperti Youtube, TikTok dan sebagainya," ujar Wahyudi mengutip Kontan, Rabu, 15  Mei 2024.

Pengaturan tersebut dinilai overlapping dengan pengaturan dalam undang-undang lain. Sebab, saat ini pengaturan platform berbasis UGC seperti Youtube, TikTok dan sebagainya mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Baca Juga: Geger 10 Juta Gen Z Nganggur, Bappenas Sebut 12 Juta Lapangan Kerja Baru tapi Tunggu 2030 

Bahkan jika dicek dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik maupun Permenkominfo nomor 5 tahun 2020, sudah jelas pengaturan terhadap konten-konten yang didistribusikan/ditransmisikan melalui platform berbasis UGC.

Halaman:

Editor: Wijaya Kusnaryanto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah