Satgas Pasti OJK Catat Kerugian Akibat Investasi Ilegal Lebih Dari Rp130 Triliun

- 5 September 2024, 23:28 WIB
Daftar Robot Trading yang Legal dan Terdaftar di OJK serta Kumpulan Investasi Ilegal.
Daftar Robot Trading yang Legal dan Terdaftar di OJK serta Kumpulan Investasi Ilegal. /ojk.go.id/

ARAHKATA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian akibat investasi ilegal selama kurun waktu 2017-2023 mencapai lebih dari Rp130 triliun.

Analis Eksekutif Departemen Perlindungan Konsumen OJK sekaligus Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) Irhamsah, di Jakarta, Kamis, mengatakan tepatnya kerugian akibat aktivitas tersebut mencapai Rp139,674 triliun.

Oleh karena itu, OJK melalui Satgas PASTI berupaya mencegah dan menangani aktivitas tersebut.

Baca Juga: KPAI: Sebanyak 59 Kasus Penculikan dan Perdagangan Anak Pada 2023

Satgas PASTI ini merupakan forum koordinasi yang terdiri dari sektor keuangan, sejumlah kementerian, dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Ia mengatakan jika dulu Satgas PASTI ini tugasnya sebatas edukasi dan literasi, saat ini juga mencegah dan menangani kegiatan ilegal.

"Dalam hal ini kami terus mengajak masyarakat untuk tidak mudah tertarik pada investasi dan pinjaman ilegal," katanya pula.

Baca Juga: Paus Fransiskus Bersama Imam Masjid Istiqlal jadi Saksi Pemanfaatan Terowongan Silaturahim Istiqlal

Terkait dengan pinjaman ilegal, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan OJK terus melakukan upaya agar masyarakat tidak mudah tertarik pada pinjaman ilegal.

Ia mengatakan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh OJK membuahkan hasil, dibuktikan dengan meningkatkan angka literasi keuangan di Indonesia, yakni dari 49 persen menjadi 65,43 persen.

"Ini sesuatu yang patut dibanggakan. Jawa Tengah dan DIY juga selalu di atas rata-rata nasional," katanya.

Baca Juga: Edan! Siswa 14 Tahun Tembak Brutal Guru dan Teman di Sekolah, 4 Tewas dan 9 Terluka

Sedangkan untuk capaian inklusi keuangan di angka 75 persen.

"Kami baru saja meluncurkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan), merupakan program yang diharapkan literasi dan inklusi keuangan bisa dilakukan secara masif, merata, berkesinambungan," katanya lagi.***

Editor: Wijaya Kusnaryanto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Trending

Berita Pilgub