Network
ARAHKATA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengingatkan bagi pihak yang mengajak untuk tidak memilih di Pilkada serentak 2024 akan terkena pidana. Hal ini disampaikan anggota KPU RI Idham Holik menanggapi isu gerakan coblos tiga pasangan calon (paslon) di Pilgub Jakarta 2024.
Idham menjelaskan bahwa berkenaan tindak pidana itu telah diatur dalam Pasal 187 A ayat 1 UU nomor 10 tahun 2016.
“Bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu bisa dipidana,” kata Idham, Kamis, 12 September 2024.
Baca Juga: Warga Sukabumi Jadi Korban TPPO di Myanmar dijanjikan upah Rp35 juta/bulan
Ia memaparkan bagi orang yang melakukan hal tersebut akan terkena pidana penjara paling singkat 36 bulan atau setara 3 tahun. Dan, Idham menambahkan paling lama 6 tahun atau setara 72 bulan. “Dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 Milyar,” ujarnya menambahkan.
Selain itu, Idham juga menerangkan bahwa larangan itu diatur secara spesifik dalam Pasal 73 ayat 4 UU Nomor 10 Tahun 2016. Yang menyatakan:
"Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu,” kata Idham menjelaskan.
Baca Juga: KPK Temukan Mobil Harun Masiku Terparkir di Apartemen Jakarta Pusat Bertahun-tahun
Diketahui, gerakan coblos tiga paslon pada Pilgub Jakarta mengemuka di media sosial. Selaras dengan itu, muncul pula sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Forum Jakarta (AFJ) yang mengajak pemilih untuk mencoblos semua paslon saat pemungutan suara. Gerakan ini dinilai akan mengancam meningkatnya angka golput di Jakarta.
