Network
ARAHKATA - Bangsa Indonesia mengalami darurat radikalisme karena paham tersebut diduga sudah menyebar hampir ke berbagai sektor kehidupan masyarakat. Untuk itu, seluruh komponen bangsa harus ikut dapat mencegah penyebaran paham radikal anti Pancasila.
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius, Benny Susetyo mengatakan, selama ini penganut radikalisme selalu menganggap kebenaran itu absolut.
Padahal radikalisme itu adalah upaya memanipulasi agama untuk kepentingan demi merebut kekuasaan sesaat.
Baca Juga: Izin Edar Vaksin Covid-19 di Jatim Belum Jelas, Ini Penyebabnya
“Radikalisme itu sudah sampai tahap lampu merah, sehingga kita perlu warning dan lakukan pencegahan. Radikalisme itu seolah-olah dirinya paling benar, dan yang lain salah. Di negara yang majemuk ini, enggak bisa seperti itu,” kata Benny, Selasa, 05 Januari 2021.
Menurutnya, kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah (Pemda) sepatutnya menelusuri rekam jejak aparatur masing-masing.
Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak terkontaminasi paham radikalisme. Salah satu cara yang bisa dilakukan melalui rekam jejak digital.
Baca Juga: Pemerintah Segera Lakukan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
“Dari jejak digital itu orang bisa tahu bagaimana orang itu mendukung radikalisme atau tidak,” terangnya.
