Network
ARAHKATA - Komjen Listyo Sigit Prabowo membeberkan perihal alasannya sowan ke sejumlah tokoh politik, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono yang diketahui salah satu pucuk teratas Partai Demokrat pimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Komjen Sigit silahturahmi tersebut dibutuhkan untuk menjalin komunikasi yang baik. Dia juga menegaskan bahwa komunikasi yang dibangun bukan saja kepada pucuk pimpinan partai politik. Akan tetapi Sowan itu juga dilakukan kepada sejumlah tokoh sentral Indonesia.
Mulai dari tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, sesepuh dan para pimpinan partai, termasuk para mantan Kapolri.
Baca Juga: Antar Calon Kapolri Fit And Proper Test, Idham Aziz Sebut : Tradisi Baru
"Tentunya banyak hal yang kami dapat, ada saran, ada masukan, ada kritik dan harapan tentang Polri ke depan bagaimana untuk tetap dapat mewujudkan rasa keadilan menjadi organisasi yang transparan dan tentunya potret-potret lain tentang kondisi saat ini yang harus diperbaiki," kata Komjen Sigit Sulistyo Prabowo dalam ruang rapat Komisi III DPR yang dilakukan tertutup, Rabu, 20 Januari 2021.
Di hadapan Komisi III DPR, Listyo berjanji bakal membenahi sistem hukum yang kadang berat sebelah. Dia meyakini bahwa kedepannya kisah hukum tajam ke bawah tumpul ke atas adalah kisah lama dan jangan sampai terulang, seperti contoh Nenek Minah yang menjadi sorotan khalayak ramai sebagai ketimpangan hukum di tanah air.
"Sebagai contoh ke depan tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak boleh lagi ada kasus nenek minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum karena hanya untuk mewujudkan kepastian hukum. Tidak boleh lagi ada seorang ibu yang melaporkan anaknya kemudian ibu tersebut diproses dan sekarang berlangsung prosesnya dan akan masuk ke persidangan," ujar Sulistyo.
Baca Juga: Meluncur ke Halmahera dan Manado, Risma Bawa Perlengkapan Bayi dan Bantuan Pangan
Mantan Ajudan Joko Widodo pada 2014 tersebut menjelaskan bahwa nantinya Polri akan mengedepankan kasus-kasus secara humanis yang berkeadilan. Walaupun nantin adakalanya sikap tegas juga harus dikedepankan.
"Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, namun humanis. Di saat ini masyarakat memerlukan penegakan hukum yang diberikan rasa keadilan bagi masyarakat, bukan penegakan hukum dalam rangka untuk kepastian hukum," tuturnya.
Mantan Kadiv Propam Polri itu menambahkan upaya tersebut bisa dijadikan pedoman untuk membuat citra Kepolisian membaik sehingga bisa menjadi mitra masyarakat untuk mencari keadilan ke depannya.
Baca Juga: Dorong Pemanfaatan Aspal Buton di Tanah Air, Ketua DPD RI Apresiasi Gubernur Sultra
"Polri yang memenuhi harapan rakyat dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat berbasis pada hukum yang berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia serta mengawal proses demokrasi," kata dia.***
