Network
ARAHKATA - Rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur, sudah memasuki tahap finalisasi.
Pernyataan tersebut dilontarkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Suharso Manoarfa saat rapat akhir tahun (2020), ujar Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam ketika ditemui di Penajam Kamis.
"Rancangan Undang-Undang (RUU) ibu kota baru sudah selesai dan telah masuk antrean program legalisasi nasional jadi prioritas untuk dibahas Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI," ujarnya.
Sebagaimana dikutip antara, Rancangan utama (master plan) dan rencana detail ruang ibu kota baru (detail plan) juga telah dirampungkan oleh Kementerian Bappenas.
Seluruh persyaratan untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia tersebut menurut Hamdam, tinggal menunggu keputusan politik Kepala Negara dan penetapan atau pengesahan regulasi dari DPR RI.
Baca Juga: 'Kembali' Banjir Bandang Hanyutkan Tiga Rumah Warga Paniai
Baca Juga: Gubernur Khofifah Perketat Syarat Pernikahan di Jatim
Badan Otorita untuk mengurus seluruh rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia juga telah siap dan tinggal penentuan calon Ketua Badan Otorita.
Kementerian Bappenas kata Hamdam, menyatakan pembangunan ibu kota negara baru di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, bisa dilakukan kapan saja, sesuai keputusan politik dari Presiden Joko Widodo.
"Kalau keputusan politik kawasan ibu kota negara baru harus langsung dibangun, Kementerian Bappenas sudah siap melaksanakan," ucap Hamdam.
