Network
“Dengan pencanangan ZI, jajaran BNPP berkomitmen untuk mengupayakan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai bagian dari langkah kebijakan Reformasi Birokrasi, terutama dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima pada setiap unit layanan di PLBN," katanya.
Restuardy mengatakan keberadaan PLBN di perbatasan bukan hanya menjadi tempat pelayanan lintas batas semata, tetapi juga menjadi tempat pelayanan publik.
Baca Juga: Jokowi Sebut F1 Powerboat Memicu Pertumbuhan Ekonomi Daerah
"Zona Integritas dilihat pada konteks yang lebih luas, tidak hanya pada area yang melayani lalu lintas orang dan barang, tetapi juga untuk pelayanan publik lainnya termasuk didalamnya menjadi media untuk membangun sinergi dan hubungan diplomasi yang harmonis dengan negara tetangga," tambahnya.
Selanjutnya dalam kesempatan tersebut, Retuardy meminta atensi para Admnisitrator/Kepala Bidang PLBN dan seluruh jajarannya untuk:
Pertama, Melanjutkan internalisasi Rencana Aksi ZI serta mempersiapkan diri untuk menuju WBK;
Baca Juga: Sri Mulyani Geram DJP Punya Klub Motor Gede, Viral Dirjen Pajak Naik Moge
Kedua, Mengajak untuk membangun komitmen integritas (dengan menjaga nama institusi dan pribadi), baik secara internal maupun dengan mitra atau unsur pelenggara pelayanan (CIQS);
Ketiga, Memberikan pelayanan terbaik mengacu pada Rencana Aksi (Renaksi) yang akan terus kita review;
Keempat, Meneruskan langkah-langkah perubahan fundamental terhadap pola pikir, perilaku, dan budaya kerja yang berorientasi pelayanan di PLBN.
