Network
ARAHKATA – Kebijakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh Pemeintah sebesar Rp1,8 juta bagi guru non PNS merupakan angin segar bagi guru honorer di beberapa daerah.
Betapa tidak, selama ini kerap kali ditemukan minimnya perhatian pemerintah terhadap profesi yang dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa terebut.
“Keberadaan guru honorer sangat vital dan strategis saat ini, memiliki tugas dan beban yang relatif sama, bahkan terkadang lebih berat dibanding guru ASN. Tapi penghargaan yang sangat minim,”ungkap Satriwan Salim, Koordinator Perhimpunan Untuk Pendidikan dan Guru (P2G) pada Selasa,17 November 2020.
Baca Juga: Siap-Siap, Pemerintah Buka Lowongan Satu Juta Guru Tahun 2021
Satriwan pun membeberkan fakta yang ia temukan di lapangan bahwa ada beberapa daerah yang masih memberikan upah kepada guru honorernya satu juta bahkan dibawahnya.
“P2G menemukan fakta ada sekolah yang upah guru honorernya hanya 1 juta perbulan, bahkan di bawah itu, seperti di Kab. Blitar, Kab. Bogor, Kab. Garut, Kab. Tanah Datar, dan Kab. Ende,”jelasnya
Alumnus UNJ tersebut kembali menerangkan hanya beberapa provinsi saja yang mampu memberikan upah sesuai UMP/UMK sebesar 3-4 Juta Rupiah. Salah satunya adalah DKI Jakarta yang memiliki APBD terbesar di Indonesia.
“Tapi ada juga yang upah guru honorernya 3-4 juta perbulan, seperti guru honorer di DKI Jakarta yang bergaji 4 juta sekian perbulannya,”ucapnya
Sebelumnya diberitakan bahwa pemerintah melalui Kemdikbud dan Kemenpan RB akan mengucurkan Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp.1,8 juta untuk guru non PNS. Kebijakan ini sangat diapresiasi P2G asalkan benar-benar tepat sasaran dan diringankan syarat administrasi dalam memperoleh bantuan tersebut.
Baca Juga: Perhimpunan Guru Puji Kemdikbud Berikan Subsidi Rp1,8 Juta Untuk Guru Honorer
