Network
ARAHKATA - Aksi Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta melakukan aksi walk out atau meninggalkan ruang rapat paripurna, pada Senin, 14 Desember 2020 berbuntut panjang.
Langkah PSI yang menentang kenaikan RKT di akhir pembahasan membuat anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi lain walkout. Alhasil, rencana itu gagal dilaksanakan dan membuat semua pihak marah pada PSI.
Bahkan, Fraksi PSI terus dibully karena di dalam rapat setuju kenaikan gaji anggota DPRD. Namun, di luar sidang koar-koar menolak untuk menarik simpati.
Baca Juga: Partisipasi Pemilih Pilkada di Kota Depok Gagal Capai Target
Kejadian itu bermula saat Fraksi PSI akan menyampaikan pandangan umum fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
Aksi walk out tersebut merupakan buntut dari kekecewaan anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Jamaludin atas putusan PSI yang menolak rancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta.
Namun, aksi tersebut tak berlangsung lama, seluruh anggota DPRD kembali memasuki ruangan setelah fraksi PSI selesai menyampaikan pandangan mereka.
Baca Juga: Jatim Dukung Suharso Monoarfa- Musyafa' Noer jadi Calon Ketum-Sekjen PPP
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PSI, Tsamara Amany dikutip pikiranrakyat.com mengatakan, kejadian tersebut merupakan risiko yang harus diterima oleh PSI karena menggagalkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta.
