DPN Kombatan: Presiden Sebaiknya Copot Moeldoko!

- 6 Maret 2021, 22:13 WIB
Ketua Kombatan, Budi Mulyawan
Ketua Kombatan, Budi Mulyawan /Agnes Aflianto/ARAHKATA

ARAHKATA - Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan) menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya mecopot Moeldoko dari jabatan sebagai kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Hal itu agar Istana tidak dituduh terlibat dalam kudeta di tubuh Partai Demokrat.

Ketua Umum Kombatan, Budi Mulyawan mengatakan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara yang memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menjelaskan bahwa sudah terjadi dualisme kepengurusan di Partai Demokrat sebagaimana hal yang sama pernah terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar pada tahun tahun yang lalu.

"Langkah pengambil alihan Partai Demokrat oleh Moeldoko (Kepala Staf Presiden) adalah langkah yang merusak dan tidak membangun system kepartaian yang sehat," ujar Budi dalam siaran Pers di Jakarta, Sabtu, 6 Maret 2021.

Baca Juga: Redam Gejolak Politik, DPN Kombatan Beri Rekomendasi ke Jokowi

Menurut Budi, langkah politik Moeldoko dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan melailui pengaruh dan jaringannya disekitar kekuasaan, karena jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini.

"Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara telah mengatakan hal tersebut merupakan urusan internal Partai Domokrat, Jika Presiden Jokowi membiarkan tindakan pembantunya yang terang terang mengacak acak urusan internal partai lain, maka bisa ditafsirkan Presiden memberi restu langkah politik Moeldoko," kata Budi.

Menurut Budi, dengan dualisme kepengurusan seperti ini, gugat mengugat pasti akan terjadi, walaupun misalnya secara administratif hukum KLB Sibolangit sah.

Baca Juga: Kasus Korupsi Mensos, Kombatan: Ada yang Salah di Kementerian Sosial

Selanjutnya hasil KLB tersebut harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapat pengesahan.

Bagi kementerian Hukum dan HAM hal tersebut merupakan kesulitan tersendiri, demikian juga dengan pihak Kepolisian, yang pada akhirnya akan menyeret pemerintahan Jokowi secara keseluruhan, yang intinya Pemerintahan Jokowi akan terseret seret masalah yang sebenarnya bukan “perang mereka”.

Halaman:

Editor: Agnes Aflianto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x