Network
ARAHKATA - Perekonomian Jawa Timur terancam terpuruk jika Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa belum menunjuk kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara definitif. Mengingat 17 OPD masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Anggota komisi A DPRD Jatim Mohammad Fawait berharap agar Gubernur Khofifah segera menunjuk kepala dinas definitive di 17 OPD.
"Ini jelas mengganggu kinerja Pemprov ditengah memiliki komitmen untuk membangkitkan perekonomian di Jatim dampak pandemi,”katanya, dikonfirmasi, Rabu 24 Maret 2021.
Putra pengasuh Ponpes Al Qodiri Jember KH Muzaki Syah ini Provinsi Jatim saat ini butuh sebuah kebijakan cepat dan tepat dalam rangka memulihkan perekonomian di Jatim. Mengingat OPD-nya yang mengurusi pelayanan publik, terutama ekonomi maupun urusan kesejahteraan rakyat dipimpin Plt tak bisa mengambil kebijakan strategis. Akibatnya ekonomi Jatim justri terpuruk.
" Ini mendesak sekali untuk segera diisi dinas-dinas yang masih dijabat Plt,” tuturnya.
Pria yang akrab dipanggil gus Mufa ini mengungkapkan pihaknya optimis gubernur Khofifah mengetahui kualitas dan kuantitas dari personel ASN Pemprov Jatim yang layak memimpin OPD tersebut.
“Saya kira gubernur tak memiliki kesulitan untuk segera menunjuk kepala dinas definitive karena lebih tahu kemampuan personelnya sehingga saya mendesak untuk segera diisi OPD yang masih dipimpin plt,” tegasnya.
Tak hanya itu, jelas pria yang akrab dipanggil gus Mufa ini mengatakan saat ini dalam penganggaran terancam tak bisa maksimal karena adanya jabatan plt tersebut. Apalagi saat ini untuk penganggaran ada peralihan dari ebudgeting ke SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). System ini sangat sulit dan tentunya kebutuhan masing-masing OPD berbeda.
"Kalau dirangkap pengambilan keputusan ini oleh Plt tentunya akan terhambat proses pengerjaan dari dinas satu ke dinas lainnya," pungkasnya.***
