Network
ARAHKATA - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berupaya ingin mengambilalih kursi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Hal itu terungkap saat dirinya menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024.
Peristiwa tersebut, menurut Hasto, dilakukan Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung.
Baca Juga: Fix, Tak Ada Nama Danone, Ini Daftar Perusahaan Pendukung Israel Menurut PBB
"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," kata Hasto.
Hasto mengatakan dalam kabinet Jokowi, ada menteri power full dan menteri superpower full. Namun, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP ialah menteri power full.
"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," kata Hasto.
Baca Juga: Gempa Magnitudo 7,5 Dan 6,6 Hantam Taiwan, Jepang Peringatkan Tsunami
Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDI-P.
Upaya itu dinilai juga untuk mempertahankan kekuasaan yang saat ini dimilikinya.
Melihat upaya tersebut, Hasto menjadi teringat akan sosok Presiden Kedua RI Soeharto yang juga dinilai ingin mempertahankan kekuasaan.
Baca Juga: Haidar Alwi Memuji Sosok Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Sebagai Terbaik Sepanjang Masa
"Nah ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan pemilu 1971, yang menurut saya 1971 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024 kendaraan politiknya sama," pungkas Hasto.***
