Network
ARAHKATA - Pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dinilai tidak bermanfaat secara politik kecuali PDI Perjuangan bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal itu disampaikan oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB.
"Bahkan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya karena tidak ada lagi partai politik yang menjadi kontrol kekuasaan jika PDIP bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran," kata R Haidar Alwi, Minggu, 15 September 2024.
Baca Juga: Dibobol Hacker Korea Utara, Indodax Pastikan Aset Member Tetap Aman
Menurutnya, kalaupun itu terjadi tentu tidak mudah dan tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar misalkan sejumlah kursi menteri untuk PDI Perjungan. Terlebih, PDI Perjuangan merupakan partai dengan jumlah kursi terbanyak di DPR dan satu-satunya partai yang belum bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Dengan kondisi demikian, PDIP berada pada posisi tawar yang lebih tinggi. Apalagi PDIP tahu bahwa Prabowo tidak menginginkan adanya oposisi. Karena itu, PDIP pastinya akan jual mahal," jelas R Haidar Alwi.
Selain itu, meskipun Prabowo dan Megawati memiliki hubungan yang sangat baik, ada beberapa faktor yang membuat PDI Perjuangan sulit bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Ahli Jantung: Perokok yang Terlihat Sehat Masih Berisiko Kena Penyakit
"Pertama, faktor sejarah. Orde lama versus orde baru. Soekarno versus Soeharto. Dan kita tahu, ada Titiek Soeharto bersama Prabowo," ungkap R Haidar Alwi.
