Network
ARAHKATA – Perkembangan teknologi digital yang pesat saat ini menuntut semua hal di berbagai bidang harus bisa menyesuaikan dengan arus kemajuan yang ada. Termasuk juga urusan tata kelola perkantoran.
Bidang ini jelas membutuhkan peningkatan karena berurusan dengan pelayanan publik, apalagi organisasi besar sekelas Majelis Ulama Indonesia (MUI), di mana pelayanan dan pengayoman kepada umat adalah hal yang sangat dibutuhkan.
Baca Juga: Perdebatan Bumi Bulat atau Datar, Astronot Malaysia Bersumpah Demi Allah
Wakil Presiden Maruf Amin dalam kesempatan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) MUI ke-10 Tahun 2020, Rabu, 25 November 2020, mengatakan, organisasi Islam terbesar ini harus terus melakukan pembenahan dan adaptasi terhadap tantangan zaman.
Untuk itu, menjawab tantangan yang ada saat ini, MUI diharapkan dapat mendorong diterapkannya digitalisasi dalam tata kelola perkantoran.
“Kita menyadari bahwa teknologi informasi berkembang demikian cepat. Hal ini akan mengubah secara mendasar tata hidup masyarakat. Mereka dipaksa untuk terus bergerak menuju era baru yang serba digital. Oleh karena itu, MUI tidak boleh terlambat mengantisipasi hal itu. MUI harus siap menyongsong datangnya tren digital tersebut. Program yang dijalankan MUI sudah harus disesuaikan dengan tuntutan tren digital,” tandas Wapres.
Baca Juga: Inovasi 6G Inggris Diklaim Bisa Teleportasi Indera Secara Instan
Wapres Maruf Amin, selaku Ketua Umum MUI non aktif menyampaikan bahwa pada Munas ke-9 lampau, telah ditetapkan Islam Wasathiyah (moderat) sebagai landasan kerja para pengurus. Hal tersebut sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang majemuk.
Dia pun menegaskan bahwa semangat Islam Wasathiyah harus terus dibawa dan dijaga oleh seluruh pengurus MUI dalam menjalankan tugasnya ke depan.
“Komitmen untuk tetap menjadikan Islam Wasathiyah sebagai cara berpikir, bersikap, dan bertindak harus tetap menjadi pedoman dalam setiap kiprah MUI di masa yang akan datang,” tegas Wapres.***
