Network
ARAHKATA – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tegas mengatakan jika penetapan calon presiden (capres) dari partainya adalah hak preogratif Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Hal itu disampaikan Ganjar saat menanggapi pernyataan anggota DPR RI Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan yang menyebutnya kemlinthi atau atau dalam istilah orang Jawa bisa disebut sombong dan congkak, terlalu berambisi menjadi capres dan tak menghargai Ibu Megawati Soekarnoputri.
"Saya menghormati lah. Itu kan urusan copras capres to itu. Capres itu di PDIP sudah jelas, itu urusannya ketua umum. Urusannya Bu Mega," jelas Ganjar kepada wartawan, dilansir ANTARA Kamis, 2 Juni 2022.
Baca Juga: Sempat Sakit, Penggawa Persib Ini Sudah Kembali Berlatih
Ganjar menegaskan, dirinya hanya fokus melaksanakan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah. Banyak persoalan yang harus segera ia selesaikan.
"Saya tak nyambut gawe (bekerja) ngurusi rob, ngurusi minyak goreng dulu," tegasnya.
Disinggung terkait kritik pedas Trimedya yang menyebutnya tak memiliki prestasi selama dua periode menjabat Gubernur Jateng, Ganjar menanggapi santai. Ia bahkan mengatakan bahwa kritik dari Trimedya jadi vitamin buatnya.
Baca Juga: SIMAK! Nutrisi untuk Daya Ingat Anak dan Risiko Jika Tidak Terpenuhi, Bisa Busung Lapar!
"Ya ndak papa (disebut tidak berprestasi). Kalau kritik dari kolega buat saya itu vitamin untuk memperbaiki dan koreksi," jelasnya.
Ganjar bahkan menyebut Trimedya adalah sahabat dekatnya. Menurut Ganjar, Trimedya hanya ingin mengingatkan sebagai seorang sahabat.
"Beliau sahabat saya, jadi kritiknya bagian dari cara dia mengingatkan seorang kawan. Ya menjadi koreksi kita untuk kita perbaiki," tegasnya.
Baca Juga: Jemaah Haji Jakarta Kloter Pertama Sudah Masuk Asrama
Ganjar juga tidak menanggapi serius spekulasi-spekulasi yang beredar di lapangan. Termasuk ketika ada isu bahwa PPP akan menampung Ganjar jika tak dicalonkan dari PDIP.
"Halah, aku ki PDI Perjuangan," tegas Ganjar.
Baca Juga: Sediakan Sarapan Ini untuk Tingkatkan Kecerdasan Anak menurut dr. Zaidul Akbar, Parents Wajib Tahu!
Ganjar Tak Gentlemen
Sementara itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, ada beberapa alasan mengapa kandang banteng belakangan ini tampak begitu bergejolak.
Pertama, PDIP ingin menunjukkan ke publik bahwa partainya melaksanakan adanya demokrasi yang membangun kebebasan berpendapat. Karena itu, satu kader bisa saja memberikan masukan atau kritikan.
Namun, sergahnya kemudian, kalau urusan internal partai itu seharusnya kader PDIP tidak membawanya ke ruang publik. "Kalau dibawa keluar, jadi kontra produktif," ujar Emrus.
Baca Juga: Gubernur Jatim Ajak Masyarakat Sholat Gaib untuk Eril
Dia menilai, gejolak internal PDIP bertambah pelik karena sikap Ganjar yang sejak awal tidak tegas menyatakan kalau urusan capres dari partainya itu kewenangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Dikatakan, Ganjar selalu ngeles soal pilpres tapi membiarkan banyak relawan di lapangan yang mendeklarasikannya sebagai capres. Sikap diam Ganjar ini justru dianggap menikmati dukungan tersebut.
Mestinya, sambung dia, Ganjar secara gentlemen menyatakan sikap menerima atau menolak dukungan yang diberikan oleh politisi lapangan itu.
Baca Juga: Formula E Jakarta, Presiden Jokowi Diagendakan Akan Hadir
"Sikap diam ini tidak baik. Seharusnya, Ganjar gentle menerima dukungan itu, atau dia (Ganjar) menjawab ada prosedurnya. Jangan dukung saya (capres) karena ada prosedur partai," pungkas Emrus.
Sebelumnya, politisi PDIP Trimedya Panjaitan menyoroti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dinilai memiliki langkah ambisius untuk maju Pilpres 2024.
Trimedya pun mempertanyakan kinerja Ganjar Pranowo selama ia menjabat gubernur.
Baca Juga: Alexandre Lacazette Resmi Berpisah dengan Arsenal
"Ganjar apa kinerjanya delapan tahun jadi gubernur, selain main di medsos, apa kinerjanya?" kata Trimedya dalam keterangannya, Rabu, 1 Juni 2022 lalu.
Anggota DPR RI Fraksi PDIP itu kemudian membandingkan kinerja Ganjar dengan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Menurut Trimedya, rekam jejak Puan Maharani jelas dimulai dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR ketika era oposisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Puan juga merupakan politisi PDIP yang menjabat sebagai Ketua DPP.
Baca Juga: Jalani Laga Debut, Ralf Rangnick Hadiahi Austria Kemenangan
Bahkan, dia menilai Puan berhasil mengorganisir anggota saat pemerintahan SBY. Dari situ, Puan melanjutkan langkahnya menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).***
