Network
ARAHKATA - Insiden penembakan enam pengikut Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS) membuat Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mendesak polisi transparan mengungkap kejadian tersebut, terutama menyingkap penyebab terjadinya penembakan terhadap mereka.
"Jika polisi yang terlibat dalam insiden itu melanggar protokol tentang penggunaan kekuatan dan senjata api, mereka harus diungkap secara terbuka dan diadili sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia. Harus ada penjelasan tentang apakah petugas yang terlibat dalam insiden penembakan itu telah secara jelas mengidentifikasi diri mereka sebagai aparat penegak hukum sebelum melepaskan tembakan dan apakah penggunaan senjata api itu dibenarkan," ujar Usman Hamid dalam pernyataan tertulisnya, Senin (7/12).
Polisi dikatakannya, seharusnya hanya dibolehkan menggunakan kekuatan atau kekerasan, terutama dengan senjata api, sebagai upaya terakhir. Itu pun harus merupakan situasi luar biasa untuk melindungi keselamatan dirinya dan atau orang lain. Jika tidak, maka tindakan itu bisa tergolong unlawful killing.
"Penggunaan kekuatan, kekerasan, dan senjata api yang melanggar hukum oleh polisi tidak boleh dibenarkan, terlebih lagi bila digunakan dalam kasus yang terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan, yang seharusnya tidak berakhir dengan kekerasan. Komnas HAM harus ikut mengusut. Komisi III DPR RI juga perlu aktif mengawasi dan mengontrol pemerintah dan jajaran kepolisian," ucapnya.
DPR lewat anggota Komisi II, Nasir Djamil juga meminta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta sehingga dapat diketahui jelas bagaimana kronologi peristiwa ini.
"Kami harap melalui Pak Moledoko mudah-mudahan Presiden membentuk tim pencari fakta terkait dengan kasus tersebut. Karena ada kesimpangsiuran informasi terkait peristiwa tersebut, mudah-mudahan dengan tim pencari fakta, kita dapatkan kebenaran dengan peristiwa tersebut," kata Nasir usai Komisi II DPR menggelar rapat bersama KSP, Mensesneg Pratikno, dan Menseskab Pramono Anung membahas pengelolaan aset negara. di Jakarta, Senin (7/12).
Menjawab permintaan ini, Moeldoko mengatakan, pihaknya akan menyampaikan hal itu ke Presiden.
"Tentang tim pencari fakta saya belum bisa memberikan komentar, tapi akan kami sampaikan nanti," ujar Moeldoko.
Diketahui, hari ini Namun yang hadir hanya Moeldoko. Sedangkan Pratikno dan Pramono Anum tidak hadir karena ada agenda lain.
Moeldoko menambahkan, pihaknya belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut karena belum mengetahui informasi utuh terkait tewasnya pengikut HRS. Namun, menurut Moeldoko, pihaknya sudah mengkalkulasi situasinya.
