Network
ARAHKATA - Akhirnya, nama calon Kapolri yang sempat jadi perbincangan hangat belakangan ini terjawab sudah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sore ini megirimkan surat presiden (supres) ke DPR mengenai calon yang diusungnya.
Presiden Jokowi mengusulkan calon tunggal Kapolri yakni Komjen Listyo Sigit Prabowo. Usulan ini disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam konferensi pers, Rabu (13/1).
Listyo Sigit yang saat ini menjabat Kabareskrim menjadi calon kapolri menggantikan Jenderal (Pol) Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun pada 1 Februari 2021.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menerima rekomendasi lima nama calon Kapolri dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Selain Listyo, nama lainnya adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Arief Sulistyanto, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Agus Andrianto.
Namun pada akhirnya, Jokowi memilih Listyo Sigit sebagai calon tunggal Kapolri.
Sesuai ketentuan, DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon kapolri yang diajukan presiden. DPR dapat menolak atau menyetujui usulan presiden.
DPR pun memiliki waktu paling lambat 20 hari untuk menolak atau menerima usulan presiden setelah surat presiden diterima. Jika DPR tidak memberikan jawaban dalam kurun waktu tersebut, maka calon Kapolri yang diajukan presiden dianggap disetujui DPR.
Bicara proses pengusulan nama calon Kapolri ini, sejak beberapa hari lalu di lingkungan Istana Kepresidenan sudah mengkristal dua nama calon Kapolri, yakni dari senior Akpol 88 dan junior Akpol 91. Sementara dari kalangan internal Polri berharap Presiden Jokowi memilih jenderal senior sebagai Kapolri pengganti Idham Azis.
Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) membeberkan, pada periode 2021 sampai 2024, Presiden Jokowi masih bisa mengangkat dua Kapolri lagi.
Pertama, figur yang diangkat menjadi Kapolri adalah jenderal senior dengan NRP 65 yang berakhir masa tugasnya di tahun 2023. Kedua, kapolri NRP 65 yang pensiun di tahun 2023 itu selanjutnya akan digantikan oleh jenderal dengan NRP 67 atau 68 yang berakhir masa dinasnya di tahun 2025 atau 2026.
IPW sendiri melihat, proses suksesi di Polri kali ini sangat berbeda dengan suksesi sebelumnya. Saat ini suksesi Polri diwarnai situasi sosial politik yang penuh dengan dinamika munculnya kelompok kelompok garis keras keagamaan.
"Bagaimana pun, Presiden Jokowi patut mencermati situasi dan dinamika yang berkembang. Sehingga kapolri yang dipilih tidak rentan terhadap masalah dari dinamika sosial politik yang berkembang tsb. Presiden harus memilih figur kapolri yang tidak hanya loyal, tapi juga harus memilih figur yang mampu mengkonsolidasikan institusinya dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya," ucapnya.
Yang menarik, imbuh Neta, pergantian Kapolri ini akan diikuti dengan pergeseran posisi Wakapolri dan Kabareskrim.
"Posisi Kabareskrim akan 'diperebutkan' Wakabareskrim Irjen Wahyu, Kapolda Metro Jaya Irjen M Fadil, dan Kapolda Jawa Barat Irjen Dofiri," ujar Neta.
