ARAHKATA - Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi pesta demokrasi 5 tahunan yang terjadinya pergantian anggota DPRD hingga DPR RI.
Dalam Pemilu 5 tahun sekali inilah menjadi kesempatan bagi warga negara Indonesia yang ingin maju sebagai anggota legislatif baik sebagai Dewan Perwakilan Rakyar Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat RI yang berkantor di Senayan.
Akan tetapi menurut Bambang Soesatyo yang merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Golkar, untuk menuju ke gedung dewan tersebut tidaklah gampang dan murah.
Baca Juga: Menjaga Kesehatan di Tengah Polusi Udara yang Semakin Buruk
Bambang Soesatyo yang akrab disapa dengan Bamsoet bocorkan jadi anggota Dewan habis 5 miliar rupiah.
“Saya waktu itu habis 5 miliar rupaiah dan itu yang paling murah, teman-teman lainnya ada yang habis 10 hingga 30 miliar rupiah,” terang Bamsoet saat melakukan potcast bersama Abraham Samad, dikutip ArahKata.com, Senin, 3 September 2023.
Menurut Bamsoet pasca reformasi biaya demokrasi kita makin lama makin mahal, bahkan sekarang kita mulai terjebak pada sistim demokrasi angka-angka.
Baca Juga: Pertamina Siap Gantikan Pertalite 2024, Apa Itu Pertamax Green 92?
“Yang kita kejar angka dan bukan aspirasi lagi, orang ke Dapil bukan lagi mengejar aspirasi tapi apa yang saya kerjakan serta dibalik itu ‘bos pilih saya ya’,” terang Bamsoet.
“Jadi kita terjepak pada domokrasi NPWP, ‘nomor piro wani piro’ dan ini salah satu yang membuat meningkatnya angka korupsi, di mana kita lihat bahwa hampir 600 lebih anggota DPR, Bupati dan Walikota terjerat OTT,” jelas Bamsoet.
Masih dengan Bamsoet, semua itu tak lepas dari mengongkosi biaya politik yang sangat tinggi.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Bareskrim Polri Panggil Rocky Gerung Klarifikasi Penyebaran Berita Bohong
Bamsoet mengakui jika dirinya habiskan biaya 5 miliar rupiah untuk maju sebagai anggota dewan.
“Saya habis 5 miliar rupiah dan itu paling murah, bahkan teman-teman lainnya habis sampai 10, 20 hingga 30 miliar rupiah,” jelas Bamsoet.
Bamsoet menjelaskan bahwa untuk mendapatkan uang tersebut akhirnya mencari sponsor dan tentunya setelah berhasil menjebat sebagai anggota dewan, Bupati atau Gubernur tidak akan lepas dari interfensi.
Baca Juga: AHY Gercep Kumpulkan Pengurus Demokrat, Hengkang Dari Koalisi Perubahan
“Makanya banyak terjadi tumang tindih lahan, karena mereka harus bayar pada pemilik modalnya,” ungkapnya.
Bamsoet mencontohkan, jika seorang Gubernur mendapatkan pinjaman dari developer besar tau pemilik tanah ribuan hekter, maka dia tinggal menaikin NJOP, maka akan langsung menguntungkan pemilik tanah tersebut.
Dalam tayangan video youtube @Abraham Samad SPEAK UP, Bambang mengatakan bahwa untuk kembali mengkaji jika kita telah menyimpang dari semangat peduli bangsa.
Baca Juga: TNI Tembak Mati 3 Anggota KKB Saat Penyerbuan Markas Egianus Kogoya
“Hal ini tak lepas dari income per capita kita yang masih rendah sehingga kita terjebak pada suasana yang prakpatis, bahkan saya kalau ke daerah mereka menanyakan kenapa Pilkada setiap bulan karena hal ini akan memberikan pemasukan pada mereka,” kenang Bamsoet.
Menurut Bamsoet hal ini tentunya harus kita perbaiki, namun tidak bisa dilakukan secara keseluruhan dan dapat dilakukan secara bertahap.
Untuk itu Bamsoet meminta pada pihak akademisi untuk mengkaji bagaimana dalam mengatasi hal ini sehingga kita bisa kembali pada cita-cita demokrasi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam sila ke 4 Pancasila.***