ARAHKATA - Sidang perkara dugaan korupsi PT Bukit Asam (PTBA) dan PT Satria Bahana Sarana (SBS) terus bergulir di PN Tipikor Palembang.
Hari Rabu, 22 November 2023 merupakan agenda pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa. Ainuddin selaku pengacara Tjahyono Imawan eks pemilik SBS menyoroti dakwaan jaksa yang dinilainya lebih mengedepankan opini dibanding pembuktian fakta hukum.
Di depan majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua: Pitriadi, S.H, M.H., Tim Penasihat Hukum terdakwa menyatakan merasa wajib menyampaikan nota keberatan atau eksepsi.
Baca Juga: Menkominfo Dinilai Tak Serius Berantas Judi Online, Faktanya Makin Merajalela
Karena merasa Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum bukan hanya atas dasar hasil pemeriksaan atau fakta-fakta hukum baik formil maupun materiil.
“Namun lebih didasarkan atas nafsu untuk menghukum orang, yang terlihat jelas dari dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum yang menjustifikasi perbuatan terdakwa bukan berlandaskan dasar hukum melainkan melalui opini dan pendapat Jaksa Penuntut Umum itu sendiri,” ujar Ainuddin dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Kamis, 23 November 2023.
Dia juga menyorot locus delictie atau tempat kejadian tindak pidana. Hal ini berelasi dengan apakah Pengadilan Negeri Tipikor Palembang berwenang mengadili perkara ini atau tidak.
Baca Juga: Polisi Sita Dokumen Valas Rp7,4 Miliar Usai Tetapkan Firli Bahuri Tersangka
“JPU dalam dakwaannya menyebutkan tindak pidana terjadi di Jakarta, jika demikian apakah PN Tipikor Palembang berwenang menangani perkara ini?” papar Ainuddin.
Ditambah lagi, imbuhnya, kami pun memiliki keyakinan kalau perkara ini merupakan perkara perdata. Sehingga, Pengadilan Tipikor semestinya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa.
Disampung itu ada hal esensial yang menjadi alasan utama pihaknya mengajukan eksepsi ini, dawkwaan jaksa dinilai kabur dan tidak cermat. “Kami menilai dakwaan jaksa kabur dan tidak cermat,” ujarnya.
Baca Juga: Ketua Komisi II DPR: Sangat Memalukan! OTT Lima Anggota Bawaslu di Medan
Dia mencontohkan, peran kliennya dalam kasus ini saling bertolak belakang dalam dakwaan jaksa. Di satu sisi disebut turut serta, namun disebut juga turut membantu.
“Dua hal ini saja menunjukkan kalau JPU tidak cermat dalam menyusun dakwaan,” ujarnya.
Dalam dakwaannya, menurut Ainun, JPU mencoba menggiring opini seolah-olah kliennye menerima feedback dari transaksi ini sejumlah Rp. 17.600.000.000,- (tujuh belas milyar enam ratus juta Rupiah).
Baca Juga: Ketum PBNU: Boikot Produk Pendukung Israel, Upaya Penting Dalam Mendukung Palestina
“Padahal, uang tersebut adalah berdasarkan jual beli saham 5% milik PT. Tri Ihwa Sejahtera (“TISE”) dalam SBS berdasarkan Akta No. 03 Tanggal 03 September 2018 di hadapan Notaris Agung Sri Wijayanti SH, Mkn, dimana atas Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0242442,” terangnya.
Dia menambahkan, kalau uang sebesar Rp. 17.600.000.000,- (tujuh belas milyar enam ratus juta Rupiah) tersebut telah ditransfer kembali ke rekening SBS, sebagai bagian dari pemenuhan kesepakatan terkait dengan akuiisi SBS pada tahun 2015 sebagaimana termaksud di atas. “Secara faktual, tidak ada duit yang diterima klien kami,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan, Pengadilan Negeri Palembang, Jumat, 17 November 2023 telah melaksanakan sidang perdana lima terdakwa perkara dugaan korupsi Mantan petinggi PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dan PT Satria Bahana Sarana (SBS).
Baca Juga: Setara Institute: Publikasi Sejumlah Lembaga Survei Terkait Elektabilitas Capres Dinilai Ngawur
Terdakwa tersebut adalah Direktur Utama PTBA periode 2011-2016 Milawarma (M), mantan Direktur Pengembangan Usaha PTBA Anung Dri Prasetya (ADP), Ketua Tim Akuisisi Jasa Pertambangan PTBA Saiful Islam (SI), Analis Bisnis Madya PTBA periode 2012-2016 yang merupakan Wakil Ketua Tim Akuisisi Jasa Pertambangan Nurtima Tobing (NT), dan pemilik PT SBS Tjahyono Imawan.
Dalam dakwaannya, JPU Kejari Muara Enim menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa telah merugikan negara.***