ARAHKATA - Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD kabarnya dalam waktu dekat akan mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI.
Mahfud MD telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
Meski belum menyerahkan surat pengunduran diri namun Mahfud MD minta bertemu Presiden Jokowi.
Baca Juga: Ternyata Ini Maksudnya Mahfud MD Mundur dari Kabinet Demi Bangsa dan Masyarakat
Jika Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam sejumlah nama dinilai layak jadi penggantinya.
Siapa saja? Berikut dirangkum ArahKata.com, Rabu, 31 Januari 2024:
- SBY Dinilai Pantas
Pengamat Politik Emrus Sihombing menilai Mahfud MD adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta prfoesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik.
"Karena itu kalau nanti Pak Mahfud mundur maka penggantinya harus seperti itu juga. Yang menguasai masalah bidang politik, hukum, HAM, dan keamanan," ujar Emrus ketika dikonfirmasi, Rabu, 31 Januari 2024.
Apalagi di tahun politik Pemilu 2014 jabatan Menko Polhukam dinilai sangat strategis sehingga diperlukan sosok yang bisa netral serta objektif menilai persoalan.
Baca Juga: Ide Taman di Rumah, Meningkatkan Estetika dan Kualitas Hidup
"Kita harus tahu dinamika politik dan penegakan hukum akan mengemuka di Pemilu. Sebagai Menko Polhukam harus ada langkah antisipatif apa yang akan terjadi dan berjalan di atas rules of the game, sesuai aturan," ujarnya.
Sehingga tokoh senior baik secara usia dan pemikiran diperlukan untuk menduduki jabatan penting Menko Polhukam.
Jika pilihannya harus dari tokoh militer, Emrus mengusulkan minimal jenderal bintang empat dan bukan yang berpangkat mayor.
Baca Juga: Bimbingan Belajar bagi Anak, Perlukah? Simak Uraian Para Pakar Pendidikan
"Saya menyarankan Pak SBY jadi Menko Polhukam ini demi kepentingan bangsa," kata Emrus.
Bagaimana jika Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang jadi Menko Polhukam?
"Janganlah karena mayor dia tidak pas karena di Kemenko Polhukam banyak jenderal bintang, baik yang masih aktif maupun sudah pensiun.
Baca Juga: Teh, Minuman Sehat Kaya Manfaat, Yuk Kenali Jenis dan Cara Memilih Tepat!
Tradisi di militer senioritas sangat dihormati. Junior tidak enakan, daripada AHY maka lebih tepat SBY di posisi Menko Polhukam," ujarnya.
Seperti diketahui sebelumnya mengemuka nama AHY akan diangkat jadi Menko Polhukam setelah Jokowi sarapan bareng AHY di Yogyakarta akhir pekan lalu.
Baca berita terkait : Habis Gowes Bareng Jokowi di Jogja, AHY Dipuji Prabowo di Semarang, Masuk Radar Calon Menteri?
Baca Juga: 10 Variasi Soto Nusantara, Warisan Kuliner yang Kaya Cita Rasa
- Jimly dan Yusril
Pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat dua tokoh yang memiliki reputasi yakni Yusril Ihza Mahendra dan Jimly Asshiddiqie cocok jadi Menko Polhukam gantikan Mahfud MD.
Dengan catatan jika Mahfud MD benar-benar mundur dari jabatannya.
"Saya lihat itu tergantung Presiden Jokowi karena itu hak prerogatf presiden. Bisa juga dari tokoh politik. Ada juga Prof Jimly dan Prof Yusril yang punya pengalaman panjang yang hampir sama dengan Mahfud MD," ujar Ujang.
Jimly Asshiddiqie merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008 sebelum digantikan oleh Mahfud MD.
Pria kelahiran Palembang 17 April 1956 ini sebelumnya menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia pada 1998.
Ia juga menjadi anggota tim ahli Badan Pekerja MPR yang turut menyumbangkan pemikiran untuk amandemen UUD 1945.
Baca Juga: Ini 10 Kampus Negeri Terbaik untuk Jurusan Kedokteran di Indonesia
Selepas menjadi Ketua MK, Jimly sempat menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2017.
Sementara Yusril Ihza Mahendra saat ini adalah Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) saalah satu partai politik pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Yusril dikenal sosok multitalenta memiliki banyak profesi.
Baca Juga: Bandingkan Pengangguran Era Jokowi dan SBY, Anies Diskakmat Haidar Alwi
Ia adalah seorang dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri.
Yusril pernah menjadi menteri pada tiga pemerintahan yang berbeda yakni sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Abdurahman Wahid pada 1999–2001.
Lalu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2001–2004, dan Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004 – 2007.***