Network
“Jadi kita terjepak pada domokrasi NPWP, ‘nomor piro wani piro’ dan ini salah satu yang membuat meningkatnya angka korupsi, di mana kita lihat bahwa hampir 600 lebih anggota DPR, Bupati dan Walikota terjerat OTT,” jelas Bamsoet.
Masih dengan Bamsoet, semua itu tak lepas dari mengongkosi biaya politik yang sangat tinggi.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Bareskrim Polri Panggil Rocky Gerung Klarifikasi Penyebaran Berita Bohong
Bamsoet mengakui jika dirinya habiskan biaya 5 miliar rupiah untuk maju sebagai anggota dewan.
“Saya habis 5 miliar rupiah dan itu paling murah, bahkan teman-teman lainnya habis sampai 10, 20 hingga 30 miliar rupiah,” jelas Bamsoet.
Bamsoet menjelaskan bahwa untuk mendapatkan uang tersebut akhirnya mencari sponsor dan tentunya setelah berhasil menjebat sebagai anggota dewan, Bupati atau Gubernur tidak akan lepas dari interfensi.
Baca Juga: AHY Gercep Kumpulkan Pengurus Demokrat, Hengkang Dari Koalisi Perubahan
“Makanya banyak terjadi tumang tindih lahan, karena mereka harus bayar pada pemilik modalnya,” ungkapnya.
Bamsoet mencontohkan, jika seorang Gubernur mendapatkan pinjaman dari developer besar tau pemilik tanah ribuan hekter, maka dia tinggal menaikin NJOP, maka akan langsung menguntungkan pemilik tanah tersebut.
Dalam tayangan video youtube @Abraham Samad SPEAK UP, Bambang mengatakan bahwa untuk kembali mengkaji jika kita telah menyimpang dari semangat peduli bangsa.
