Network
ARAHKATA - Wacana mengenai penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 dalam pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang mendapatkan respon dari wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin.
Menurutnya, penambahan jumlah kementerian perlu dilakukan jika terdapat persoalan strategis nasional dan global yang berdampak luas dan membutuhkan prioritas dalam penyelesaiannya.
Sebut saja masalah ketahanan pangan, kemandirian energi, penerimaan negara dan perubahan iklim.
Baca Juga: Sudirman Said Maju Pilgub DKI Melalui Jalur Perseorangan
"Secara umum kami mendukung setiap upaya presiden terpilih untuk menyelesaikan persoalan strategis nasional yang membutuhkan perhatian khusus secara spesifik dan efektif. Terutama persoalan bidang ekonomi dan krisis iklim", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu, 11 Mei 2024.
Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan transformasi dalam menyusun kabinetnya. Sehingga membutuhkan lebih banyak instrumen kelembagaan dan SDM yang handal guna menghadapi persoalan nasional yang semakin rumit di masa depan.
"Kami sangat mengapresiasi atensi serius Presiden Prabowo pada isu penerimaan negara yang belum cukup memenuhi kebutuhan belanja negara selama ini. Sehingga terjadi peningkatan jumlah utang luar negeri Indonesia selama sepuluh tahun terakhir", tegas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.
Baca Juga: Jawa Barat Dikabarkan Segera Dipecah 4 Provinsi, Inilah Calon Provinsi Baru yang Siap Mekar
Di sisi lain, sambungnya, ketegangan geopolitik di banyak kawasan mendorong Indonesia untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan dan bio energi secara mandiri. Presiden Prabowo juga perlu merespon isu krisis iklim yang menjadi ancaman kehidupan manusia saat ini.
