ArahKata.com - Perhimpunan Untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menemukan praktik manipulasi persepsi publik yang dilakukan oleh lembaga tertentu mengenai Asesmen Nasional (AN), seperti lembaga Bimbel bahkan oleh lembaga sekolah swasta tertentu.
Hal ini dikemukakan oleh Satriwan Salim, Koordinator P2G yang menemukan poster sebuah lembaga yang diduga think-tank pak Menteri. Lembaga itu menawarkan kepada guru-guru lulus jitu jurus asesmen nasional.
"Publik khususnya para pegiat pendidikan mafhum, Kemdikbud diduga kuat punya relasi resmi kelembagaan dengan lembaga seperti PSPK dan grupnya,"ungkap Satriwan lewat pesan singkat, Selasa (3/11)
Asesmen Nasional sendiri adalah program Kemdikbud dibawah Nadiem Makarim sebagai pengganti dihapusnya Ujian Nasional mulai tahun 2020. Asesmen Nasional nantinya hanya akan mengambil beberapa siswa untuk dites literasi dan numerasi.
Satriwan mencium adanya dugaan manipulasi persepsi publik yang dilakukan lembaga tersebut. Karena sejatinya AN itu seperti yang digemborkan Kemdikbud selam ini bukanlah penentu kelulusan siswa.
"Praktik bisnis jualan lulus AN di atas juga berpotensi memanipulasi publik. Kenapa? Karena kebijakan Kemdikbud yang sesungguhnya (merujuk pernyataan Mas Nadiem) justru tidak menjadikan AN sebagai penentu kelulusan siswa. Ini diduga kuat bentuk kebohongan publik,"tukasnya
Selanjutnya Satriwan berharap agar Nadiem segera menertibkan dan memberantas praktik-praktik komersialisasi AN tersebut. Hal ini agar para orang tua, siswa dan guru kembali menjadi korban, dan Nadiem tidak dicap inkonsisten menjalankan kebijakannya.
"Jika Mas Nadiem tak turun langsung menghentikan praktik-praktik jualan lulus AN seperti di atas, maka Mas Nadiem bersikap inkonsisten dengan kebijakannya,"ujarnya.
Kemdikbud Minim Sosialiasi
Satriwan turut menjelaskan pula perihal banyak sekolah, siswa dan guru yang sebenarnya belum siap untuk mengikuti kebijakan anyar ini. Mereka masih memiliki persepsi bahwa UN dan AN sama saja.
"Lagipula, mindset guru, siswa, ortu dan publik pada umumnya masih menilai AN sama dengan UN. Ini karena Kemdikbud masih lemah dalam sosialisasi dan koordinasi sampai ke dinas pendidikan daerah"tuturnya.
Ia juga menilai jika pelaksaan AN yang akan dilaksanakan Maret 2021itu tidak tepat, dan berpotensi akan menjadi beban psikologis bagi siswa, orang tua dan guru.
"Nah, tapi AN ini kan akan dilaksanakan Maret 2021. Ini momentumnya sangat tak tepat, apalagi di masa pandemi, masih PJJ. Akan jadi beban psikologis bagi siswa dan guru termasuk orang tua,"pungkasnya.