Network
ArahKata - Pandemi Covid-19 benar-benar menghantam Jokowi dalam menjalankan amanatnya sebagai presiden RI. Sampai akhirnya terjadi krisis moneter, segelintir pihak akhirnya menuding Jokowi tak serius menangani pandemi global ini, padahal segala jurus serta anggaran sudah dikeluarkan 'habis-habisan'.
Bahkan pasca Jokowi meneken Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law yang menuai pro kontra, tudingan itu pun tak redah diterima oleh orang nomor satu di negara ini.
Segelintir pihak menuding Jokowi yang sebenarnya sudah 'marah' kepada para pembantunya, malah ada beberapa menterinya yang tidak tanggap dan merespon intruksi Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19 ini.
Hal ini tentu saja mengundang reaksi ketua DPN KOMBATAN (Komunitas Banteng Asli Nusantara), Budi Mulyawan yang seakan tak terima melihat Jokowi dibuat 'kewalahan' sama pandemi Covid-19, ditambah sama sikap kurangtanggapnya sejumlah pembantunya itu.
"Lambatnya kinerja para pembantu Presiden Joko Widodo, selain berbuah krisis ekonomi, dapat juga berujung pada “Gejolak Politik” yang dapat menghantam Joko Widodo sebagai Presiden. Hal ini dapat dibuktikan atas proses diberlakukan dan ditandatanganinya
UU Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo, banyak terjadi demo besar besaran yang dilakukan oleh segenap elemen masyarakat terhadap UU tersebut yang sebenarnya dapat diredam apabila para pembatu Presiden Joko Widodo melaksanakan instruksi beliau dengan baik dan benar." ujar Budi Mulyawan dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (3/11/2020).
Budi menjelaskan, bahwa pandemi Covid 19 bukan hanya harus ditangani dengan langkah langkah ekstra, tapi juga dengan langkah langkah yang terintregrasi dari semua sektor serta jajaran pemeritahan dari pusat hingga daerah. Bila langkah ini tidak dapat dilakukan, bukan hal yang mustahil Pandemi Covid 19 gelombang ke dua akan terjadi.
"Bila hal ini terjadi, sangatlah sulit, untuk membendung “Gejolak Politik” terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untuk mencegah dan meminimalisasi potensi “Gejolak Politik” terhadap
Pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan ini DPN KOMBATAN merekomendasikan beberapa masalah strategis kepada Presiden Joko Widodo." terang Budi Mulyawan.
Adapun rekomendasi KOMBATAN tersebut yang ditujukan kepada Jokowi meliputi:
1. Segera Tata ulang (reshuffle Kabinet Indonesia Maju) segenap pembantu Presiden yang “miskin prestasi”, lalai melaksanakan instruksi Presiden serta tidak dapat mewujudkan Visi dan Misi Presiden Joko Widodo.
