ARAHKATA - Mantan petinggi Direktur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Asia Tenggara Profesor Tjandra Yoga angkat suara terkait virus COVID-19 varian baru, Omicron.
Tjandra meminta pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi datangnya varian Omicron. Pasalnya varian tersebut dikategorikan sebagai varian yang mengkhawatirkan.
Selain itu ada potensi menular lebih cepat, kebal antibodi yang dihasilkan pasca vaksinasi, hingga risiko reinfeksi COVID-19. Karenanya, ada tujuh poin yang didesak Tjandra untuk segera diperhatikan.
Baca Juga: WHO Namai Varian Baru COVID-19 dengan Omicorn
Pertama, menurutnya penting untuk mengkaji ulang kebijakan perjalanan masuk Indonesia.
"Secara rinci mengecek riwayat perjalanan, karena bisa saja sekarang datang dari negara aman misalnya tapi beberapa hari sebelumnya berkunjung ke negara terjangkit," beber dia dalam keterangan tertulis, dikutip Arahkata, Minggu 28 November 2021.
Profesor Tjandra juga meminta karantina diperketat hingga meningkatkan jumlah testing whole genome sequencing (WGS) untuk melihat risiko kemunculan varian baru Corona B11529.
Baca Juga: Eropa Dihantam COVID-19, WHO: Tembus 2,2 Juta
"Sebaiknya dapat sampai beberapa puluh ribu pemeriksaan seperti dilakukan India dan negara lain," sambungnya.
Pemerintah juga diminta untuk mewaspadai kemunculan klaster di sejumlah kabupaten kota. Tentunya dengan meningkatkan surveilans dan memastikan jumlah testing COVID-19 terus berada di standar minimal WHO.
"Melakukan telusur pada semua kontak dari seorang kasus, setidaknya sebagian besar, kalau ditetapkan hanya 8 orang yg ditelusuri maka pada berbagai keadaan mungkin belum cukup," kata dia.
Baca Juga: WHO Izinkan Vaksin Malaria Pertama di Dunia
Salah satu hal yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah Indonesia adalah cakupan vaksinasi lansia.
Laju vaksinasi beberapa pekan ke belakang juga mulai menurun. Setidaknya, ia meminta vaksinasi COVID-19 lengkap terus ditingkatkan.
"Selalu mengikuti perkembangan ilmiah yang ada, yang mungkin berubah amat cepat, dan semua keputusan harus berdasar bukti ilmiah 'evidence-based decision making process'," pungkasnya sembari menekankan masyarakat untuk tak lengah menerapkan protokol kesehatan.***