Network
“Keenam, Kami Masyarakat Papua & Papua Barat mendesak Presiden Republik Indonesia agar para oknum penegak hukum di Tanah Papua yang selama ini tidak menjalankn fungsi anti korupsi segera ditinjau dan diganti karena jangan sampai terkesan melindungi koruptor,” katanya.
Dan Ketujuh, “Kami Masyarakat Papua & Papua Barat dengan ini menegaskan bahwa Tanah Papua adalah bagian yang sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menolak dengan tegas deklarasi negara apapun di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Sebagai informasi, kegiatan yang dipimpin oleh Willem Frans Ansanay tersebut berjalan dengan lancar dan tetap menerapkan Protokol Kesehatan.
