Network
Pensiunan pegawai negeri Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan udara, yang telah menempati rumah di Kompleks Perhubungan Udara tersebut selama 35 tahun.
Secara faktual sesungguhnya dalam upaya pengalihan status rumah dinas golongan II menjadi golongan III sejak 1987 yang sampai saat ini belum terealisir sesuai mekanisme hukum yang ada, sebab potensial diabaikan oleh pihak yang berwenang pada instansi tersebut.
Baca Juga: BREAKING NEWS: KPK Tangkap Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura
Berdasarkan fakta hukum yang dialami oleh Priyo Adhisartono secara berkelanjutan dari upaya alm Hasan Djasri, oleh karena sikap Kemenhub yang selalu berubah-ubah terhadap usulan permohonan alih status golongan III.
Dengan kendala persoalan inti mengenai adanya status tanah sengketa yang kemudian pada tahun 2007 demi hukum telah diselesaikan dengan terbitnya sertifikat atas nama Ditjen Perhubungam Udara.
Menuruf Fahri Bachmid, tindakan dan perbuatan hukum pemerintaham yang terkesan mengabaikan kewajiban hukum dengan tidak melakukan sesuatu sesuai kewenangannya tersebut.
Baca Juga: Tiko Anak yang Ikhlas Rawat Ibunya Ditawari Kerja Gajinya Rp10 Juta Per Bulan
Tentunya sangat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, serta legalitas, Dalam khazanah hukum administrasi, tindakan pemerintahan sendiri dapat diklasifikasikan atas tindakan hukum (rechtshandeling) dan tindakan faktual/materil (feitelijk/materielehandeling).
Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan norma-norma hukum tertentu dan ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum tertentu.
"Secara doktriner, tindakan konkret (concrete handelingen) atau tindakan faktual (Feitelijk Handelingen) sebagaimana terdapat dalam rumusan norma Pasal 86 dan pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan adalah terdapat intensi yuridis bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam melakukan kewajiban hukumnya, jadi hakikatnya jika badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak melakukan sesuatu perbuatan pemerintahan tertentu dan menimbulkan akibat hukum serta kerugian kepada subjek/adresat hukum, maka telah dapat dikualifisir serta dijadikan sebagai Objectum Litis dan dapat uji ke pengadilan," kata Fahri Bachmid.
