Network
Ali menegaskan, KPK terus mengingatkan soal mitigasi dini terhadap korupsi. Salah satu yang menjadi atensi yakni soal pengendalian gratifikasi dalam momentum ibadah haji. Hal itu mengingat, antrean keberangkatan haji yang lama menimbulkan celah terjadinya penyalahgunaan.
Baca Juga: Kabar Gembira! Syarat Dapat Duit dari Youtube Dipermudah
"Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan, gratifikasi diartikan sebagai pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya," ungkap Ali.
Dalam UU dimaksud, tepatnya Pasal 12B, disebutkan pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara dapat dianggap suap jika punya hubungan dengan jabatan atau bertentantan dengan kewajiban atau tugasnya.
Soal itu, KPK pada 2019 telah mendalami soal titik-titik rawan korupsi dalam penyelenggaraan haji di Indonesia.
Baca Juga: Ketua Komisi X: Marketplace Guru Efektif Jika Persoalan Guru Honorer Dibereskan
"Modus yang biasa terjadi adalah markup biaya akomodasi, penginapan, konsumsi, dan pengawasan haji. KPK telah memberikan rekomendasi kepada Badan Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH) untuk melakukan perbaikan agar titik rawan korupsi bisa ditutup," imbuh Ali.***
