Network
ARAHKATA - Taliban semakin mengucilkan hak-hak perempuan di Afghanistan. Pasalnya, perempuan Afghanistan dilarang kuliah atau bekerja di Universitas Kabul.
Hal itu dikatakan guna 'sampai lingkungan Islam diciptakan' menurut pengumuman rektor baru yang ditunjuk Taliban pada Senin 27 September 2021.
Aturan itu merupakan langkah terbaru dalam pengecualian wanita dari kehidupan publik di Afghanistan ketika Taliban berkuasa.
Baca Juga: Mantan Pimpinan ISIS-K Dibunuh Taliban
"Selama lingkungan Islam yang nyata tidak disediakan untuk semua, wanita tidak akan diizinkan untuk datang ke universitas atau bekerja. Islam dulu," kata Mohammad Ashraf Ghairat di akun Twitter resminya dikutip Arahkata pada Rabu 29 September 2021.
Sebelumnya pada Senin 27 September 2021, Ghairat berkicau dalam bahasa Pashto, bahwa universitas sedang mengerjakan rencana untuk mengakomodasi mengajar siswa perempuan. Tetapi dia tidak mengatakan kapan rencana ini akan selesai.
“Karena kekurangan dosen perempuan, kami sedang menyusun rencana agar dosen laki-laki bisa mengajar mahasiswi dari balik tirai di dalam kelas. Dengan begitu akan tercipta lingkungan yang islami bagi mahasiswi untuk mengenyam pendidikan,” tulisnya di Twitter.
Baca Juga: Taliban 'Haramkan' Anggotanya Cukur Jenggot, Kenapa?
Pengangkatannya sebagai rektor Universitas Kabul oleh Taliban disambut dengan badai kritik atas kurangnya kredensialnya.
Ghairat membalas penilaian tersebut di Twitter, dengan mengatakan bahwa dia melihat dirinya.
"Sepenuhnya memenuhi syarat untuk memegang kursi ini," katanya.
Baca Juga: Taliban Berlakukan Hukuman Potong Tangan, Kembali ke Era Dulu?
Dia juga memaparkan visinya untuk institusi tersebut pada Selasa 28 September 2021.
Tujuan Universitas Kabul kata dia, adalah menjadi pusat bagi 'semua Muslim sejati di seluruh dunia untuk berkumpul, meneliti dan belajar' dan untuk 'mengislamkan ilmu pengetahuan modern'.
"Saya di sini untuk mengumumkan bahwa kami akan menyambut cendekiawan dan mahasiswa pro-Muslim untuk mendapatkan manfaat dari lingkungan Islam yang nyata," tulisnya di Twitter.
Baca Juga: Taliban Bunuh dan Gantung Mayat Diduga Penculik di Alun-Alun
Taliban, yang memerintah Afghanistan dari 1996 hingga 2001 tetapi dipaksa turun dari kekuasaan setelah invasi pimpinan AS, secara historis memperlakukan perempuan sebagai warga negara kelas dua.
Taliban menjadikan perempuan Afghanistan sebagai sasaran kekerasan, pernikahan paksa dan kehadirannya nyaris tak terlihat di negara itu.
Setelah mereka merebut kembali ibu kota, Kabul, pada Agustus lalu, kepemimpinan Taliban mengeklaim tidak akan memaksakan kondisi kejam seperti itu saat berkuasa kembali.
Baca Juga: Dinilai Punya Efek Jera, Taliban Akan Kembalikan Hukuman Potong Tangan
Namun janji-janji itu belum terwujud. Tidak ada perwakilan perempuan dari pemerintahan sementara mereka yang baru dibentuk.
Perempuan Afghanistan sejauh ini diizinkan untuk melanjutkan pendidikan universitas mereka.
Tetapi Taliban telah mengamanatkan pemisahan jenis kelamin di ruang kelas dan mengatakan mahasiswi, dosen dan karyawan harus mengenakan jilbab sesuai dengan interpretasi kelompok itu pada hukum Syariah.***
