ARAHKATA - Mantan Politisi Partai Demokrat yang juga Direktur Eksekutif EWI Ferdinand Hutahaean memprotes terkait larangan minuman beralkohol yang masuk dalam RUU minuman beralkohol.
Ferdinand menyebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak perlu ikut campur dalam hal itu, bahkan menyindir agar mereka tidak munafik.
Hal itu disampaikan Ferdinand melalui akun Twitter miliknya yang mempertanyakan dasar DPR melarang minuman beralkohol.
"DPR sebaiknya tidak usah genit soal minuman beralkohol. Dasarnya apa melarang? Ajaran agama? Jangan munafiklah kalian..!!," tulisnya pada Jumat, (13/11/2020).
Baca Juga: Bintang Liverpool Mohamed Salah Terjangkit Covid-19 Saat Membela Timnas Mesir
Sebagaimana diberitakan oleh Mantra Sukabumi dengan berjudul Ferdinand Protes Larangan Minuman Beralkohol: Itu Tradisi, Kampung Saya Ada Tuak, di NTT Ada Sopia. Ferdinand kemudian meminta agar RUU minuman beralkohol ini ditolak dan tidak perlu dilanjutkan.
DPR sebaiknya tidak usah genit soal minuman beralkohol. Dasarnya apa melarang? Ajaran agama? Jangan munafiklah kalian..!!
Saya minta agar RUU minuman beralkohol ini dibuang dan ditolak. Lbh ajukan RUU tentang ANTI INTOLERANSI, PELAKUNYA HUKUM MATI..!
"Saya minta agar RUU minuman beralkohol ini dibuang dan ditolak. Lbh ajukan RUU tentang ANTI INTOLERANSI, PELAKUNYA HUKUM MATI..!," lanjutnya.
Bahkan menurut Ferdinand DPR seharusnya membuat UU tentang kawin kontrak dan sejenisnya, bukan urusan minuman beralkohol.
"Mengapa bukan PERLONTEAN KAWIN KONTRAK dgn segala jenisnya duluan yang dilarang dan dibuat UU nya secara tegas?," bebernya.
Ia juga mengatakan bahwa minuman beralkohol tidak semua bertujuan untuk mabuk-mabukan, namun merupakan sebuah tradisi.
"Kampung sy ada TUAK,Sulut Cap TIKUS, NTT dgn SOPIA, Solo dgn CIU dan banyak kebiasaan lokal yg tujuannya bkn utk mabul2an sebuah tp tradisi," pungkasnya.
Baca Juga: Cek Link ini Jika BLT BPJS Ketenagakerjaanmu Tak Kunjung Cair
Seperti dikethaui, Badan Legislasi DPR kini tengah membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol.
RUU ini merupakan usulan dari beberapa anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gerindra.
Mereka mengatakan RUU ini untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari minuman beralkohol.
Salah satunya dalam draf RUU Larangan Minuman Beralkohol terdapat sanksi pidana bagi peminum minuman beralkohol diatur dalam Pasal 20. Bunyinya adalah:
Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (3) tiga bulan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling sedikit Rp 10.000.000 (sepuluh juta) dan paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).***