Network
Kawan vaksin mengharapkan pejabat maupun lembaga tinggi negara termasuk DPR untuk mendukung program vaksinasi ini sebagai salah satu cara untuk memutus penyebaran Covid-19. Penolakan vaksin akan memperlemah komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
“Pernyataan dokter Ribka bawah Biofarma belum uji klinis ketiga terbukti salah, sebab izin penggunaan dalam kondisi darurat atau emergency use authorization (EUA) keluar beberapa hari setelah uji klinis dinyatakan lengkap.”
Baca Juga: Dukung Reforma Agraria dan Ketahanan Pangan, Polri Terbitkan Surat Telegram
“Kawan Vaksin mendesak, agar pejabat dan lembaga negara bersatu melawan Covid-19 dengan bersama-sama mendukung opsi vaksinasi, di tengah merebaknya infodemi hoaks tentang Covid-19. Pejabat negara hendaknya memberi contoh yang baik kepada masyarakat di tengah penolakan vaksinasi masyarakat karena hoaks yang menyesatkan,” tutup Iswanto.
Gerakan Kawan Vaksin merupakan lembaga independen yang dibentuk pada hari Sumpah Pemuda 20 Oktober 2020 lalu. Gerakan ini berawal dari keprihatinan para pemuda Indonesia yang terdiri dari berbagai latar belakang, terkait menggejalanya hoaks covid-19 dan penolakan vaksin di Indonesia.
“Kekuatan modal sosial para pemuda di Indonesia tidak diragukan lagi karena itu, kami berinisiatif menyatukan gerakan kerelawanan di bidang vaksin covid-19 ini. Kami mengajak mereka yang tergerak hatinya untuk bergabung membantu memutus mata rantai Covid-19 dengan inisiatif apapun yang dimiliki,” jelas Ketua Umum PB HMI periode 2013-2015 Arief Rosyid Hasan, selaku salah satu penggagas gerakan.
