Network
ARAHKATA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengawasan intern oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berorientasi hasil agar belanja negara, daerah, dan badan usaha menjadi produktif.
Mencapai Indonesia Emas 2045 bukan hal mudah di tengah situasi global dan ekonomi dunia yang tidak mendukung. Presiden Joko Widodo ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN/D dan BUMN produktif dan memberi manfaat konkrit bagi masyarakat.
“Cari uangnya sangat sulit, baik itu lewat pajak, PNBP, royalti, dividen, tidak mudah,” ujar Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Tahun 2023, di BPKP, dikutip ArahKata.com Rabu, 14 Juni 2023.
Baca Juga: BREAKING NEWS! Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Terseret Jadi Tersangka KPK
Jokowi juga mengingatkan para APIP agar belanja pemerintah betul-betul diawasi supaya tidak ada kebocoran.
“Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat. Karena kita memang lemah di sisi itu, jika tidak diawasi. Hati-hati. Jika tidak cek langsung. Jika tidak dilihat, dipelototi satu-satu. Hati hati kita lemah di situ. Dipelototi, kita turun ke bawah. Itu saja masih ada yang bablas. Apalagi tidak.”
Oleh karena itu dirinya meminta pengawasan yang dilakukan BPKP dan APIP efektif mencegah penyimpangan.
Baca Juga: Gibran Gemas, Tanggapi Amien Rais Mau Obrak-Abrik Solo Pakai People Power
“Saya minta pengawasan itu orientasinya bukan (kepada) prosedurnya, (tetapi) orientasinya adalah hasilnya itu apa,” pinta Presiden.
Presiden Jokowi juga mencermati apa yang disampaikan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, bahwa masih banyak APBN dan APBD yang berpotensi tidak optimal.
Oleh sebab itu, Jokowi mengingatkan pada semuanya baik di tingkat pusat maupun daerah agar produktif dalam penggunaan anggaran.
Baca Juga: Amien Rais: Saya Tegaskan Bikin Gerakan People Power di Solo
“Karena 43% (anggaran yang berpotensi tidak optimal) itu bukan angka yang sedikit. Di cara penganggarannya saja sudah banyak yang ngga bener,” ujar Jokowi.
Ia mencontohkan ada anggaran program stunting di daerah sebagian besar untuk belanja perjalanan dinas, rapat, dan pengembangan, sedangkan belanja konkrit yang produktif hanya sebagian kecil saja.
“Kalau 10 miliar anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu 2 miliar. Yang 8 miliar itu ya untuk langsung; telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Konkritnya kira-kira seperti itu,” jelasnya.
Baca Juga: Polresta Bogor Kota Ungkap 6 Kasus Prostitusi Anak di Bawah Umur
“Ini tugas BPKP, bapak ibu sekalian. Tugas BPKP sekarang mulai harus orientasinya ke situ, orientasi hasil. Arahkan daerah, pusat, semuanya, BUMN, kementerian, lembaga, hal-hal yang konkrit. Biar apa? Biar produktif,” tegasnya.
“Dan inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80 (persen)nya yang untuk konkrit, 20 (persen)nya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru anggaran APBN-anggaran APBD itu produktif,” pesan Presiden.
Seperti diketahui, Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2023 merupakan forum strategis pemangku kepentingan pengawasan intern di Indonesia. Rakornas Pengawasan Intern tahun ini diikuti oleh sebanyak 2.718 pejabat pemerintah dan APIP secara hybrid.***
