Network
ArahKata - Pandemi Covid-19 benar-benar menghantam Jokowi dalam menjalankan amanatnya sebagai presiden RI. Sampai akhirnya terjadi krisis moneter, segelintir pihak akhirnya menuding Jokowi tak serius menangani pandemi global ini, padahal segala jurus serta anggaran sudah dikeluarkan 'habis-habisan'.
Bahkan pasca Jokowi meneken Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law yang menuai pro kontra, tudingan itu pun tak redah diterima oleh orang nomor satu di negara ini.
Segelintir pihak menuding Jokowi yang sebenarnya sudah 'marah' kepada para pembantunya, malah ada beberapa menterinya yang tidak tanggap dan merespon intruksi Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19 ini.
Hal ini tentu saja mengundang reaksi ketua DPN KOMBATAN (Komunitas Banteng Asli Nusantara), Budi Mulyawan yang seakan tak terima melihat Jokowi dibuat 'kewalahan' sama pandemi Covid-19, ditambah sama sikap kurangtanggapnya sejumlah pembantunya itu.
"Lambatnya kinerja para pembantu Presiden Joko Widodo, selain berbuah krisis ekonomi, dapat juga berujung pada “Gejolak Politik” yang dapat menghantam Joko Widodo sebagai Presiden. Hal ini dapat dibuktikan atas proses diberlakukan dan ditandatanganinya
UU Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo, banyak terjadi demo besar besaran yang dilakukan oleh segenap elemen masyarakat terhadap UU tersebut yang sebenarnya dapat diredam apabila para pembatu Presiden Joko Widodo melaksanakan instruksi beliau dengan baik dan benar." ujar Budi Mulyawan dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (3/11/2020).
Budi menjelaskan, bahwa pandemi Covid 19 bukan hanya harus ditangani dengan langkah langkah ekstra, tapi juga dengan langkah langkah yang terintregrasi dari semua sektor serta jajaran pemeritahan dari pusat hingga daerah. Bila langkah ini tidak dapat dilakukan, bukan hal yang mustahil Pandemi Covid 19 gelombang ke dua akan terjadi.
"Bila hal ini terjadi, sangatlah sulit, untuk membendung “Gejolak Politik” terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untuk mencegah dan meminimalisasi potensi “Gejolak Politik” terhadap
Pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan ini DPN KOMBATAN merekomendasikan beberapa masalah strategis kepada Presiden Joko Widodo." terang Budi Mulyawan.
Adapun rekomendasi KOMBATAN tersebut yang ditujukan kepada Jokowi meliputi:
1. Segera Tata ulang (reshuffle Kabinet Indonesia Maju) segenap pembantu Presiden yang “miskin prestasi”, lalai melaksanakan instruksi Presiden serta tidak dapat mewujudkan Visi dan Misi Presiden Joko Widodo.
2. Merekrut segenap pandukung loyalis (berkompeten) Presiden Joko Widodo yang jelas rekam jejaknya, dalam Jabatan strategis di pemerintahan, untuk “mengawal” Presiden Joko widodo dalam mewujudkan Visi dan Misi nya.
3. Dalam rangka mensinergikan UU Cipta Kerja yang telah ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo dengan sektor lainnya,
Pemerintah harus segera mereformasi segenap Jajaran Birokrasi (Khususnya pada eselon 1 dan 2) di seluruh Kementerian dan lembaga Negara.
4. Dalam kondisi Pandemi (menuju era Baru/New normal) ini pemerintah sebaiknya fokus pada masalah mendasar (kebutuhan utama) rakyat, yaitu ; masalah kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Dengan merampingkan lembaga Negara (mengefektifkan/melebur) beberapa lembaga negara yang “se nafas”, baik di sektor Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan menjadi lembaga yang lebih efektif dan efesien, Lembaga yang tidak efektif/efesien (“se nafas”) tersebut dilebur dalam tiga (3) lembaga baru, yaitu;
- Badan Kesehatan Nasional
- Badan Pendidikan Nasional
- Badan Kesejahteraan Nasional
Masih kata Budi, sebagai pelaksana teknis yang memiliki otoritas dari kebijakan dan perencanaan yang dibuat serta ditentukan oleh Kementerian terkait. Kementerian terkait tersebut, berfungsi sebagai perencana, pembuat kebijakan dan pengawas semata. Hal tersebut penting segera diwujudkan, selain efektivitas lembaga, juga cek and balance dapat otomatis terjadi, sehingga pengawasannya akan lebih mudah.
"Pemerintah telah menyiapkan anggaran yang sangat besar, dalam penanganan Pandemi Covid 19 ini, tetapi dengan anggaran sebesar apapun akan sia sia bila cara penanganan akar masalahnya tidak tepat, terlebih masih sangat dirasakan bahwa sebagian besar Pembantu Presiden belum satu perasaan dengan Presiden nya, yang acapkali mengingatkan kita dalam situasi Krisis dan butuh penghematan serta efektifitas anggaran. Hal tersebut tampak kasat mata, dibeberapa kementerian yang seolah tidak peduli dengan kondisi bangsa yang sedang dilanda wabah, Padahal dalam waktu dekat, pemerintah membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk membeli dan memproduksi anti virus yang tidak sedikit, sebagai jurus pamungkas penanganan Pandemi tersebut." papar Budi lagi.
Dalam menghadapi persoalan bangsa yang sedang dilanda wabah ini, Budi mengatakan bahwa memang dibutuhkan kearifan dari kepemimpinan nasional yang kuat untuk mencegah "Gejolak Politik” yang dapat merongrong atau mengancam Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Untuk itu, DPN KOMBATAN sebagai Ormas berbasis Nasionalis yang memiliki andil tidak sedikit dalam pemenangan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019, merasa terpanggil untuk urun rembuk pemikiran dan gerakan dalam penuntasan pandemi covid 19 juga Resesi Ekonomi yang berpotensi terjadi "Gejolak Politik”, mungkin masih bisa kita hindari dari Bumi Nusantara tercinta ini." tutup Budi.
