ARAHKATA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo yang dinilainya membiarkan pengaktifan calling visa untuk Israel.
Padahal sebelum ini, Presiden Joko Widodo telah menyatakan secara terbuka seruan boikot terhadap Israel, sebagai bentuk dukungan atas perjuangan Palestina.
Sebagaimana diberitakan pikiran-rakyat.com, calling visa merupakan layanan visa yang dikhususkan untuk warga dari negara-negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai memiliki tingkat kerawanan tertentu.
Baca Juga: Hari ini Ulang Tahun Persija yang ke 92, Tahun Depan Stadion JIS Jadi
Apalagi, pengaktifan calling visa tersebut ditengarai sebagai bagian dari soft diplomacy untuk normalisasi hubungan politik dengan Israel. Padahal, di antara Indonesia dan Israel tidak ada hubungan diplomatik.
“Pada 2016, Presiden Jokowi secara heroik menyerukan dan mengajak negara-negara muslim di KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) organisasi kerja sama Islam untuk memboikot Israel,” tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi MPR.
“Seharusnya seruan ini sungguh-sungguh diperjuangkan oleh Pemerintah RI, bukan malah mengaktifkan calling visa untuk Israel,” tegas Hidayat Nur Wahid menambahkan.
Hal itu disampaikan Politisi PKS ini melalui siaran pers di Jakarta, Kamis, 26 November 2020.
Baca Juga: 151 Warga Terdampak Kebakaran Menteng Atas
Dia khawatir dengan pengaktifan kembali calling visa untuk Israel, dapat berlanjut kepada normalisasi hubungan dan pembukaan hubungan diplomatik kedua negara. Karena sejak era Presiden Soekarno, normalisasi hubungan tersebut sudah ditolak.
“Bung Karno pernah menegaskan bahwa selama Israel masih menjajah Palestina, maka selama itu juga Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel,” tutur Hidayat Nur Wahid.
Oleh Karena itu, Presiden Joko Widodo perlu segera memerintahkan Dirjen Imigrasi, untuk membatalkan proyek calling visa untuk Israel.
Baca Juga: 3 Program Kominfo Kembangkan Inovasi Ekonomi Digital
“Belakangan, sesudah normalisasi dengan sejumlah negara, PM Israel Netanyahu bukan menyatakan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka dengan Ibukota Yerusalem Timur, tapi malah menegaskan klaim bahwa Israel adalah Negara bagi bangsa Yahudi saja,” tuturnya.
Hidayat Nur Wahid menuturkan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel tidak akan berhasil menciptakan Palestina merdeka, dan itu terbukti bila merujuk kepada pengalaman dari negara-negara yang sudah membuka hubungan dengan Israel.
“Dan Yerusalem seutuhnya adalah ibu kota Israel, karenanya wajar kalau Palestina adalah pihak pertama yang selalu menolak normalisasi hubungan dengan Israel,” kata Hidayat Nur Wahid menambahkan.
Baca Juga: Desa Fucking di Austria Resmi Ganti Nama Karena Sering di Bully
Dia berharap Presiden Jokowi mengarahkan Indonesia untuk bergabung dalam gerakan internasional Boycott Divestment and Sanctions (BDS) bagi produk Israel dari kependudukan Ilegal.
Kemudian, Pemerintah perlu juga membina hubungan dengan sejumlah negara yang pro terhadap hak asasi manusia (HAM), seperti Irlandia yang sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang Biokot Produk Israel.
“Saatnya Indonesia juga ikut menegakan hukum internasional agar ditegakkan terhadap Israel. Sekaligus membela kemerdekaan Palestina dan HAM rakyat Palestina yang selalu dilanggar oleh Israel,” pungkas Hidayat Nur Wahid.***