Network
ARAHKATA - Rencana kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebesar Rp888 Miliar bagi anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan reaksi keras dari DPW PSI DKI Jakarta.
“Kami tentunya ingin agar kegiatan anggota dewan mendapatkan dukungan yang memadai dari APBD. Namun sekali lagi kami ingatkan bahwa perhitungan biaya harus mengedepankan asas kepantasan, kewajaran, dan peraturan perundangan yang berlaku,” ucap Michael V Sianipar, Ketua DPW PSI DKI Jakarta
Baca Juga: Kasus Covid-19 Jateng Tertinggi, Ganjar Akui Perbedaan Data
Michael beralasan tidak elok dengan kondisi masyarakat yang kesulitan di tengah pandemi Covid-19. Kenaikan anggaran ini bertolak belakang dengan banyaknya masyarakat Ibukota yang pendapatannya menurun bahkan kehilangan pekerjaan.
“Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan,” ujar Michael melalui siaran pers pada Senin, 30 November 2020 kepada arahkata.com.
Baca Juga: 4.000 Warga Evakuasi Pascaerupsi Gunung Ili Lewotolok
Menurut data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, selama pandemi ada lebih dari 190 ribu orang yang kehilangan pekerjaannya di Jakarta.
Selain itu ada hampir 1,7 juta orang yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19.
Angka pengangguran DKI Jakarta melonjak tajam karena pandemi. Angka statistiknya naik dari 6,5 persen menjadi 11 persen.
Baca Juga: Buru Kelompok MIT, TNI Kirim Pasukan Khusus ke Sigi
“Angka-angka tersebut menunjukkan musibah ekonomi bagi DKI Jakarta. Jadi ini saat yang tepat bagi kita semua untuk bersolidaritas dengan saudara-saudara kita dan mengencangkan ikat pinggang. Di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit hari ini, kita harus bisa berempati terhadap jutaan warga yang sedang kesusahan,” imbuh Michael.
Michael menjelaskan bahwa pembahasan anggaran yang menyangkut hak-hak anggota dewan sudah melalui rapat di internal PSI antara fraksi dan DPW, bahkan sudah dikonsultasikan juga dengan DPP.
Keputusan yang telah diambil partai tersebut harus dilaksanakan oleh Fraksi PSI Jakarta dan menjadi landasan pandangan umum fraksi yang telah disampaikan di Rapat Paripurna.
Baca Juga: Industri Kemasan Diproyeksi Tumbuh Ikuti Perkembangan Teknologi
Michael lantas menginstruksikan agar seluruh kadernya yang duduk di DPRD DKI Jakarta menolak dengan tegas usulan tersebut.
“Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja dewan. Kalau tidak dilaksanakan akan ada sanksi disiplin partai yang tegas,” tegas Michael.***
